JAKARTA, AKURATNEWS.co – Akun warganet Badan Perwakilan Netizen (BPN) menyoroti dugaan monopoli proyek pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Kementerian Pertahanan (Kemhan).
BPN menuding perusahaan milik pengusaha Norman Joesoef, PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp) mendominasi tender di Kemhan dan matra TNI.
Ungkapan itu disampaikan BPN melalui unggahan di akun media sosial pada Rabu (12/8).
“(Yuk) mengenal siapa Norman Joesoef, calon Wamenhan yang dulu sempat terlibat kasus pembelian 12 pesawat tempur bekas,” tulis BPN.
Dalam unggahannya, BPN melampirkan data dan grafik yang menyebut dominasi Republikorp dilakukan lewat sejumlah anak usaha dan perusahaan terafiliasi.
Di antaranya PT Republik Technetronic Nusantara, PT Republik Aero Dirgantara, PT Republik Palindo Marine, dan PT Republik Defence.
Berdasarkan data yang ditampilkan BPN, total proyek yang digarap kelompok usaha Republikorp mencapai hampir 30 persen dari seluruh proyek di Kemhan, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Secara nominal, BPN menyebut nilai proyek yang dipegang Republikorp sebesar USD 2,45 miliar. Sementara total nilai proyek alutsista di Kemhan disebut mencapai USD 9,71 miliar.
“Republikorp, perusahaan milik Norman Joesoef ini mendominasi kepemilikan tender di Kemhan. Kacau sih kanda Norman Joesoef ini,” tulis BPN di unggahan itu.
BPN juga merinci beberapa proyek yang disebut dikerjakan anak usaha Republikorp seperti:
1. PT Republik Technetronic Nusantara: Proyek Join National Operations Command (JNOC)_ Kemhan senilai USD 200 juta.
2. PT Republik Aero Dirgantara: Proyek Transport Helicopter senilai USD 300 juta.
3. PT Republik Palindo Marine: Proyek Aircraft Center senilai USD 450 juta.
BPN juga meminta publik ikut mengawasi proses pengadaan alutsista. Menurut mereka, selama ini pertanggungjawaban proyek tersebut tidak pernah dilakukan secara transparan.
“Jika dokumen tidak beredar, mungkin tak banyak yang tahu kalau Republikorp memegang kendali proyek hampir 30 persen dari total pengadaan alutsista. Publik pun mungkin tak pernah tahu bagaimana pertanggungjawaban pengadaan proyek alutsista yang dibiayai dengan uang negara tersebut,” ujar BPN.
BPN menegaskan menolak Norman Joesoef jika benar ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertahanan. BPN khawatir seluruh proyek alutsista di Kemhan akan dikuasai Republikorp.
“Kacau sih kalau kanda Norman Joesoef benar-benar dilantik jadi Wamenhan RI. Bisa-bisa proyek di Kemenhan, (semua) yang pegang Republikorp,” tulisnya.
Untuk diketahui,bPresiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Perombakan diisukan akan menyasar banyak Kementerian dan Lembaga.
Salah satu yang kencang disebut akan direshuffle yakni jabatan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) usai Donny Ermawan Taufanto dilantik sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).
Sejumlah nama muncul dalam bursa Calon Wamenhan di antaranya yakni CEO Republikorp Norman Joesoef.
Republikkorp sendiri yakni perusahaan induk swasta yang bergerak di bidang industri pertahanan dan teknologi strategis. (NVR)