BEKASI AKURATNEWS.co – Sebuah fakta baru terkait keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melindungi sejumlah situs judi online (judol).
Sang pegawai ini mengaku memperoleh keuntungan hingga miliaran rupiah lewat melindungi situs judi online agar tidak diblokir. Pengakuan ini terungkap saat pegawai tersebut dihadirkan polisi dalam penggeledahan ‘kantor satelit’ di sebuah ruko Grand Galaxy, Bekasi, Jumat (1/11).
Dalam penggeledahan, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengonfirmasi keterangan tersangka terkait jumlah situs judi yang rutin mereka blokir. Dari sekitar 5.000 situs judi online yang masuk dalam daftar pemblokiran, sekitar 1.000 situs justru dibacking alias dilindungi agar tetap beroperasi.
“Tersangka mengakui bahwa ada sekitar 1.000 situs judi online yang ‘dibina’ dan dijaga supaya tidak terblokir,” ujar Kombes Wira kepada wartawan.
Menurut keterangan tersangka, setiap situs judi online yang berhasil dilindungi menghasilkan imbalan sebesar Rp8,5 juta. Jika diakumulasi dengan 1.000 situs yang dijaga agar tetap aktif, keuntungan yang diraup tersangka mencapai miliaran rupiah.
Meski mengakui tindakan tersebut, tersangka menegaskan bahwa aksi ini dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Kementerian Komdigi. Ia mengklaim bahwa perlindungan terhadap situs judi online dilakukan atas inisiatif pribadi.
Kasus ini merupakan bagian dari operasi besar yang dilakukan kepolisian terhadap praktik judi online yang melibatkan aparat negara. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengumumkan telah menangkap 11 orang terkait kasus judi online, termasuk sejumlah pegawai dan staf ahli Komdigi yang diduga terlibat.
“Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya terdapat oknum pegawai Kemkomdigi, termasuk beberapa staf ahli yang seharusnya bertugas mengecek dan memblokir situs judi online,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary.
Namun, bukannya menjalankan tugas sesuai aturan, sejumlah oknum ini justru menyalahgunakan wewenang dengan membiarkan situs yang dikenal tidak terblokir. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya praktik kolusi dalam penanganan situs judi online yang melibatkan pejabat pemerintah, merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. (NVR)