JAKARTA, AKURATNEWS.co – Sebagai bentuk keprihatinan mantan aktivis 98, Barisan Jaringan Organisasi Kampus 98 (BJORKA 98) menggelar diskusi publik bertema Kajian Kritis Terhadap Pertahanan Negara, Senin (20/4).
Mantan aktivis 98 ini menilai sejumlah kebijakan negara, khususnya di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), bermasalah dan tidak sesuai tugas pokok.
Diskusi menghadirkan Dandy Mahandera, Setyo Purwanto dari Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Ucok Sky Khadafi dari Center For Budget Analysis dan Hari Purwanto dari Studi Demokrasi Rakyat. Sedangkan Bandot Malera bertindak sebagai moderator dan diikuti sejumlah mantan aktivis 98 lainnya.
Dalam diskusi ini, Setyo Purwanto yang akrab disapa Komeng menjelaskan, pertahanan negara adalah usaha mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman.
Ia menyoroti situasi geopolitik global seperti perang Ukraina-Rusia dan konflik Israel-USA versus Iran yang bisa menjadi ancaman serius jika meluas.
“Perang bukan hanya tentang jumlah Tentara dan kecanggihan alutsista semata, bahkan harus lebih melihat pertahanan dalam jangka panjang dari segi yang lain,” kata Setyo.
Para narasumber menilai Kemenhan saat ini jauh dari peran, fungsi, dan tugas pokoknya. Kemenhan disebut terlibat dalam operasi penertiban tambang ilegal, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga beking impor mobil pikap untuk Kopdes Merah Putih.
“Bukan menjadi rahasia umum, Kemenhan kita saat ini sudah jauh dari peran, fungsi dan tupoksinya. Cawe-cawe untuk beberapa program pemerintah, Kemenhan telah menjadi aparat penegak hukum dengan terlibat operasi penertiban tambang ilegal, MBG, beking impor mobil pick up urusan Kopdes Merah Putih. Apakah ini fungsi dari Kemenhan? Dan apa urgensinya bagi Kemenhan?” ujar Hari Purwanto.
Pria yang akrab disapa Petot ini menambahkan, kepentingan abu-abu membuat pemerintahan berjalan tanpa mengindahkan konstitusi.
“Kepentingan abu-abu membuat segala sesuatunya menjadi pemerintahan menjadi auto pilot tanpa mengindahkan konstitusi atau UU, sehingga perilaku cenderung korup dan tutup mata,” katanya.
Sedangkan Ucok Sky Khadafi menyoroti pekerjaan rumah Kemenhan yang belum beres. Mulai dari modernisasi alutsista dengan perencanaan adaptif, prioritas menghadapi ancaman militer dan non-militer, keamanan siber, politisasi TNI, transparansi anggaran, restrukturisasi intelijen, hingga kedaulatan ruang angkasa.
“TNI hari ini bukan mempertahankan negara, tetapi mereka hanya mempertahankan jabatan jenderal-jenderal mereka,” kata Ucok.
Ia mengkritik juga terkait anggaran pertahanan.
“Hari ini anggaran pertahanan lebih fokus di TNI AD aja, harusnya melihat kondisi hari ini anggaran itu difokuskan untuk TNI AU dan TNI AL,” tambahnya.
Diskusi menekankan pentingnya mengembalikan tugas pokok dan fungsi Kemenhan sesuai UU. Kemenhan disebut harus bertanggung jawab pada perumusan kebijakan dan konsep pertahanan serta pembinaan kekuatan pertahanan rakyat semesta.
Dandy Mahandera menutup diskusi dengan pernyataan tegas.
“Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menumpuk hanya satu kata, Revolusi,” tegasnya. (NVR)