JAKARTA, AKURATNEWS.co – Maraknya berita bohong atau hoax dan konten bertendensi mengadu domba TNI-Polri dan masyarakat yang beredar di media sosial, menjadi perhatian Ketua Forum Bersama Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman.
Dalam pernyataan resminya, pada Senin (15/9/2025), Taufan mengatakan, linimasa media sosial saat ini cenderung tak terkontrol sehingga konten-konten tersebut dengan mudah bisa tersebar.
Akibatnya, publik disuguhi dengan konten medsos yang bisa memecahbelah bangsa, karena mengandung unsur provokasi, saling tuding dan adu domba antar instansi TNI dan Polri.
Hal ini lantas diperparah dengan adanya lembaga swadaya masyarakat (LSM) tertentu yang ikut angkat bicara mengenai TNI-Polri tanpa mengedepankan fakta dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka.
“Kami khawatir ini akan mempengaruhi generasi muda Indonesia, menimbulkan citra TNI-Polri yang tidak baik, sehingga apa yang dicita-citakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 akan kandas,” ujar Taufan.
Karena itulah ia meminta hal ini menjadi perhatian semua pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital dan aparat penegak hukum untuk melakukan patrol siber, mencegah menyebarnya konten-konten adu domba tersebut di media sosial.
“Pemerintah dan aparat penegak hukum bisa manyaring konten-konten mana yang baim untuk dikonsumsi masyarakat, lalu men-takedown akun-akun palsu atau akun robot yang menyebarkan konten tersebut,” pinta mantan aktivis 98 ini.
Jika hal itu tidak dilakukan, Taufan khawatir, Indonesia akan menjadi sasaran empuk proxy-proxy yang bertujuan untuk melemahkan Indonesia.
Ia mengambil contoh Nepal dan sejumlah negara lainnya di Eropa yang kini luluh lantak. Menurut Taufan, hal itu didyga keras terjadi karena adanya proxy.
“Jangan sampai Indonesia jadi seperti itu, kita jangan terjebak dengan permainan proxy yang memang bertujuan untuk melemahkan suatu negara, salah satunya dengan menciptakan imej yang buruk tentang TNI dan Polri,” tandasnya.
Taufan lalu mengajak semua pihak untuk saling menjaga dan saling mengingatkan untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan.
Hal ini penting dilakukan, tak lain untuk menyelamatkan Gen Z dan Gen Alpha agar mereka kelak memiliki harapan untuk tinggal di Indonesia dan menikmati semua yang menjadi pondasi ekonomi kita saat ini.
Meski begitu, Taufan menegaskan, hal ini bukan berarti aspirasi publik di media sosial dikekang atau dibungkam.
Menurutnya, publik bebas melontarkan kritik pada pemerintah maupun pada TNI-Polri, namun kritik tersebut harus bermuatan positif dan mengandung solusi.
Bukan hanya sekadar melemparkan kritik namun bertendensi untuk menyebar fitnah, berita bohong ataupun pembunuhan karakter.
“Ini adalah bagian daru upaya mengawal pemerintahan, agar Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja sebaik mungkin untuk membangun negeri ini,” tutur Taufan.
“Kita harus berpegang teguh pada Pancasila dan percaya dengan pemerintah, serta TNI-Polri,” tutup Taufan. ***