JAKARTA, AKURATNEWS.co – Saat nilai tukar rupiah menghadapi tekanan global, Presiden Prabowo Subianto justru mempercepat langkah pembenahan sektor strategis, mulai pengetatan ekspor CPO dan mineral hingga penertiban sawit ilegal.
Kebijakan itu dinilai Ketua Umum Jarnas Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, SH., MH., sebagai bagian dari ‘perang besar’ melawan mafia ekonomi dan mafia sumber daya alam.
“Presiden Prabowo sedang memimpin perang besar melawan mafia ekonomi dan mafia sumber daya alam. Ketika negara mulai membenahi tata kelola kekayaan nasional, memperkuat penerimaan negara, dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, tentu akan muncul berbagai bentuk perlawanan,” kata Nasarudin di Jakarta, Senin (8/6).
Ia menyoroti tiga sektor Sumber Daya Alam (SDA) penyumbang devisa besar yakni CPO, batubara dan mineral.
Pemerintah kini memperketat pengawasan ekspor dan menindak praktik under invoicing alias pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang selama ini merugikan penerimaan negara.
Di sektor sawit, penertiban juga menyasar perkebunan di kawasan hutan dan yang tidak memenuhi kewajiban ke negara.
Langkah itu disebut bagian dari upaya membangun tata kelola SDA yang lebih berkeadilan, agar kekayaan alam tidak hanya dinikmati segelintir kelompok.
Berbeda dengan pola lama, pemerintah saat ini berkomitmen tidak menambah ketergantungan pada IMF dan Bank Dunia. Nasarudin mendukung arah itu.
“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah yang tidak ingin menjadikan utang luar negeri sebagai solusi utama pembangunan. Bangsa ini memiliki sumber daya yang sangat besar dan harus mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Nasarudin
Ia juga mendorong repatriasi dana dan aset WNI dari luar negeri lewat insentif, agar modal nasional jadi kekuatan utama menghadapi ketidakpastian global.
Meski rupiah tertekan, Nasarudin menilai pemerintah berhasil menjaga daya beli lewat subsidi BBM dan LPG yang tetap berjalan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.
Program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo disebut mulai memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Rakyat masih bisa merasakan kehadiran negara,” katanya.
Nasarudin juga mengapresiasi konsolidasi tim ekonomi pemerintah dan peran Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam menjaga koordinasi lintas sektor.
Ia menutup dengan ajakan ke seluruh elemen bangsa untuk bersatu mendukung pembenahan.
“Ini bukan hanya perjuangan Presiden Prabowo, tapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional,” ujar Nasarudin. (NVR)