Gibran Mundur, Kan Hiung: Apa Kabar Fufufafa?
JAKARTA, AKURATNEWS.co – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia merupakan keputusan yang lebih baik dan terhormat dibandingkan harus menunggu proses pemakzulan melalui DPR dan MPR RI.
Hal ini ditegaskan pengamat sosial kemasyarakatan, Kan Hiung. Ia menilai keputusan Gibran mundur di tengah polemik persyaratan pendidikan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi momentum penting bagi masyarakat memahami persoalan hukum yang sesungguhnya hingga publik tidak terjebak informasi yang menyesatkan, provokasi, maupun kesimpulan yang tidak didukung fakta hukum.
Pernyataan Kan Hiung ini merespon Wapres Gibran yang resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11).
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wapres periode 2024-2029 atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Pengunduran diri itu sekaligus mengubah agenda politik di DPR. Rapat paripurna yang sedianya digelar pada Kamis siang untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran akhirnya dibatalkan.
Padahal, sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP.
Dijelaskan Kan Hiung, perkembangan yang menyangkut posisi Wapres Gibran ini jangan dibiarkan tanpa penjelasan kepada publik.
“Prristiwa besar terkait posisi Wapres Gibran ini harus dipahami masyarakat. Keadaan negara sedang susah, jangan tambah susah lagi,” ujarnya.
Pengunduran diri Gibran ini merupakan jalan yang lebih baik daripada membiarkan polemik tersebut berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan.
“Memundurkan diri itu lebih baik dan terhormat. Karena jika menunggu pemakzulan dari DPR dan MPR RI akan buang waktu. Sementara urusan negara masih sangat banyak dan harus segera diselesaikan bangsa Indonesia sendiri,” ucapnya.
Ia berharap polemik yang menimpa Gibran menjadi pelajaran penting bagi penyelenggaraan negara, terutama mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas pejabat publik, kepastian hukum, serta kesetaraan di hadapan hukum.
“Supremasi hukum tak boleh hanya menjadi slogan. Setiap persoalan yang menyangkut pejabat negara harus diselesaikan berdasarkan bukti, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan,” tandasnya.
Selain persoalan dokumen pendidikan, Kan Hiung turut menyinggung polemik akun yang dikenal dengan nama Fufufafa.
Pria yang akrab disapa Mr Khan ini mempertanyakan penegakan hukum terhadap persoalan tersebut dan menilai setiap dugaan pelanggaran harus diproses apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Saya amati Fufufafa setelah tamat seharusnya masuk penjara kalau supremasi hukum di Indonesia masih berfungsi,” pungkasnya. (NVR)
