JAKARTA, AKURATNEWS.co – Di tengah peringatan Hari Keluarga Internasional, sebuah pesan kuat disampaikan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) yakni keluarga bukan sekadar unit terkecil dalam masyarakat, tetapi juga benteng utama dalam menjaga keseimbangan demografi Indonesia.
Melalui peluncuran policy brief bertajuk “Masa Depan Penduduk Indonesia: Kebijakan dan Strategi untuk Menghadapi Potensi Depopulasi”, LD FEB UI mengajak semua pihak untuk tidak mengabaikan sinyal bahaya yang sedang muncul—menurunnya tingkat kelahiran secara nasional dan ancaman depopulasi di sejumlah wilayah.
Temuan ini bukan sekadar angka dalam laporan. Ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana banyak keluarga Indonesia saat ini memilih untuk memiliki lebih sedikit anak. Didorong berbagai faktor, mulai dari tekanan ekonomi hingga gaya hidup modern, keputusan ini diam-diam mulai mengubah wajah masyarakat.
Meski Indonesia diprediksi belum akan mengalami depopulasi secara nasional hingga 2050, dua provinsi sudah berada di garis depan: DKI Jakarta dan Bali. Proyeksi menunjukkan bahwa Jakarta bisa mulai mengalami pertumbuhan penduduk negatif pada 2026, disusul Bali pada 2046.
Jika tak ditangani, perubahan ini bukan hanya berdampak pada struktur penduduk, tapi juga terhadap ketersediaan tenaga kerja, daya beli masyarakat, bahkan pelestarian budaya.
“Salah satu investasi paling strategis dalam pengendalian dan pembangunan penduduk adalah perencanaan keluarga,” ujar tim LD FEB UI dalam policy brief mereka.
Mereka pun menekankan bahwa keputusan untuk memiliki anak seharusnya menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas dan yang penting, disesuaikan dengan konteks sosial tiap daerah.
Studi ini menggarisbawahi betapa besar disparitas dalam angka kelahiran antarwilayah. Papua dan NTT, misalnya, masih mencatat angka kelahiran tinggi. Sebaliknya, wilayah perkotaan seperti Jakarta mencatat angka yang terus turun.
Bahkan dalam satu kota pun, perbedaan kelas ekonomi dan pendidikan bisa menjadi faktor pembeda. Wilayah-wilayah dengan penduduk ekonomi atas cenderung memilih tidak memiliki banyak anak—sementara wilayah dengan masyarakat menengah ke bawah masih mempertahankan tingkat kelahiran yang relatif tinggi.
Total Fertility Rate (TFR) Indonesia yang pernah berada di angka 5,61 pada tahun 1970 kini hanya menyentuh 2,18. Bila tren ini berlanjut, jumlah generasi muda akan terus menyusut, dan pada akhirnya Indonesia akan menghadapi tantangan yang telah lebih dahulu dihadapi negara seperti Jepang dan Korea Selatan—penutupan sekolah, kekurangan tenaga kerja, hingga stagnasi ekonomi.
LD FEB UI melalui FGD (Focus Group Discussion) bersama kementerian terkait seperti Kemenkes, BKKBN, Bappenas, dan KPPA, serta pemda DKI Jakarta dan Bali, merumuskan empat arah kebijakan utama sebagai respons terhadap ancaman depopulasi.
– Kebijakan Non-Medis:
- Peningkatan Akses Penitipan Anak – Termasuk pembangunan fasilitas daycare dan ruang laktasi di lingkungan kerja, serta pengawasan kualitas layanan berbasis SNI.
- Pengelolaan Migrasi – Sebagai solusi jangka menengah, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal untuk menghindari gesekan sosial.
– Kebijakan Medis:
- Layanan Infertilitas yang Terjangkau – Menjamin ketersediaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas.
- Pengakuan Infertilitas sebagai Penyakit – Agar pengobatan dapat dibiayai oleh BPJS dan asuransi lain.
“Jika tidak segera disiapkan, depopulasi bukan lagi sekadar risiko, melainkan realitas yang akan terjadi di depan mata,” ujar peneliti LD FEB UI. Mereka mengingatkan bahwa hingga kini belum ada satu negara pun yang sukses menaikkan tingkat kelahiran kembali ke level pengganti (replacement level).
Dengan dinamika sosial yang cepat berubah, pertanyaan utamanya bukan lagi “berapa jumlah anak yang ideal?”, tetapi “bagaimana negara bisa membantu keluarga tetap ingin memiliki anak?”. Ini bukan tugas satu kementerian, tapi kerja kolektif lintas sektor: dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.
Di Hari Keluarga Internasional ini, peran keluarga sebagai unit penting dalam pembangunan bangsa kembali ditegaskan. Dan jika kita ingin masa depan Indonesia tetap seimbang dan berkelanjutan, maka isu kelahiran dan kependudukan harus segera mendapat perhatian yang layak. (NVR)