JAKARTA, AKURATNEWS.co – Suasana penuh nostalgia menyelimuti Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (22/6) lalu.
Sekitar 100 jurnalis dari dua media legendaris, Harian Merdeka dan Rakyat Merdeka serta grupnya berkumpul kembali dalam satu forum yang bukan hanya mempertemukan sahabat lama, tapi juga memperkuat tekad bersama dalam menjaga semangat demokrasi dan desentralisasi di Indonesia.
Bukan sekadar reuni, acara bertajuk “Reuni Akbar Jurnalis Alumni Merdeka dan Rakyat Merdeka” itu menjelma menjadi panggung intelektual, sebuah pertemuan yang membedah dinamika mutakhir relasi antara pusat dan daerah.
Tema diskusinya pun menyengat: “Resentralisasi Menjauhkan Peran Daerah dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.”
Dalam sesi diskusi yang berlangsung penuh semangat, empat narasumber yang juga alumni dua koran tersebut tampil membongkar kenyataan bahwa otonomi daerah kini tengah berada di ujung tanduk.
“Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan disusul dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan daerah makin dipreteli,” ujar Dr. Selamat Ginting, pengamat politik dari Universitas Nasional yang juga alumni Harian Merdeka.
Ia menyebut bahwa batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah kini kabur, membuat daerah tak lagi leluasa mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri.
Data yang ia kutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat argumennya: pada 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menyumbang 40 persen dari total pendapatan daerah. Namun pada 2022, angkanya terjun bebas ke 30 persen.
“Kasus penambangan nikel di Raja Ampat hingga sengketa pulau-pulau di Aceh adalah bukti nyata resentralisasi itu,” katanya.
Alumnus Rakyat Merdeka, Dr. Yoki Yusanto, pengamat komunikasi politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) bahkan menyebut fenomena ini sebagai déjà vu dari era Orde Baru, ketika pusat mengontrol hampir seluruh kebijakan daerah.
“Jika daerah diperlakukan hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, maka mimpi besar Indonesia Emas 2045 akan berjalan pincang,” tegasnya.
Sedangkan Bagi Dr. Teguh Santosa, Direktur GREAT Institute sekaligus mantan Ketua Bidang Luar Negeri PWI yang juga alumni Rakyat Merdeka, penguatan daerah adalah kunci agar visi jangka panjang bangsa tak hanya menjadi slogan.
“Desentralisasi bukan cuma soal birokrasi, tapi bagaimana setiap daerah bisa mandiri secara ekonomi dan politik,” ujarnya.
Namun ia juga mengingatkan bahaya munculnya “raja-raja kecil” di daerah yang bisa menyalahgunakan kekuasaan. Solusinya, menurut Teguh, adalah pengawasan yang efektif, transparansi anggaran, serta pelibatan masyarakat sipil secara aktif.
Dan di sinilah, di titik inilah peran media kembali dikukuhkan.
“Media adalah alat kontrol kekuasaan yang tak tergantikan,” tegas Herik Kurniawan, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang juga Pemimpin Redaksi Global TV.
Alumni Rakyat Merdeka ini menekankan pentingnya jurnalisme investigatif dan jurnalis yang independen, terutama dalam masa ketika kontrol kekuasaan semakin menguat di pusat.
Acara reuni juga menjadi ajang penghormatan pada tokoh-tokoh pers yang turut membangun fondasi demokrasi Indonesia melalui kerja jurnalistiknya.
Di antaranya hadir Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN sekaligus eks petinggi Jawa Pos, yang memberikan keynote speech bernada reflektif dan inspiratif.
Turut hadir pula tokoh pers nasional seperti Syukri Rahmatullah (Pemred Beritasatu.com), Umi Kalsum (Wakil Pemred IDN Times), dan Teguh Santosa (Pendiri RMOL.id), yang semuanya pernah menimba ilmu jurnalistik di Merdeka dan Rakyat Merdeka Group.
Menurut Ketua Panitia, Mulia Siregar, acara yang terselenggara berkat dukungan para donatur seperti PLN, Telkom, Taspen, Sinarmas Land, dan Mind ID ini bukan sekadar nostalgia.
“Ini adalah momen penting di mana para jurnalis yang pernah bergelut di lapangan kembali menyumbang gagasan untuk masa depan bangsa,” kata Mulia.
Di tengah derasnya arus sentralisasi kebijakan, suara-suara dari Reuni Akbar ini menjadi pengingat bahwa desentralisasi bukan musuh pembangunan nasional. Sebaliknya, ia adalah alat utama pemerataan, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat di akar rumput.
“Visi Indonesia Emas 2045 tidak bisa dibangun dari Jakarta saja. Ia harus tumbuh dari Papua hingga Aceh, dari desa-desa hingga kota-kota, dengan daerah sebagai subjek, bukan objek,” tutup Yoki Yusanto.
Dan akhirnya, sebuah pesan bisa lahir dari ruang pertemuan temu kangen dan menggaung hingga ke ruang-ruang kebijakan negeri. (NVR)