JAKARTA, AKURATNEWS.co – Aktivitas judi online (judol) memang luar biasa. Semua kalangan ikut dalam aktivitas judol, tak terkecuali kepala daerah.

Dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun berencana mengumumkan nama-nama kepala daerah yang terlibat dalam aktivitas judi online kepada publik jika sanksi teguran yang diberikan tidak diindahkan.

Langkah ini dianggapnya sebagai cara efektif untuk menurunkan elektabilitas mereka, terutama jelang Pilkada 2024.

“Maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau pilkada ya. Hal-hal negatif berdampak terhadap elektabilitas,” kata Tito di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6).

Ia menjelaskan, sanksi awal yang diberikan kepada kepala daerah yang terlibat judi online adalah teguran tertulis. Namun, jika teguran tersebut tidak dihiraukan, nama-nama mereka akan dipublikasikan.

Dia juga berencana berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memperoleh data keterlibatan kepala daerah dalam judi online. Saat ini, Tito mengaku baru mendengar tentang hal ini dari laporan PPATK dalam rapat di Komisi III DPR.

“Saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK,” ujar Tito.

Keterlibatan pejabat negara dalam judi online tengah menjadi sorotan setelah PPATK mengungkapkan adanya sejumlah anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Pengungkapan ini dilakukan dalam rapat di Komisi III DPR, di mana PPATK menyebut beberapa pejabat tinggi negara sebagai pelaku judi online.

Langkah Tito untuk mempublikasikan nama-nama kepala daerah yang terlibat judi online dianggap penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pejabat daerah menjelang Pilkada 2024. Pengungkapan ini juga diharapkan bisa menjadi peringatan bagi para pejabat lainnya agar menjauhi aktivitas ilegal yang dapat merusak citra mereka di mata publik.

Dalam menghadapi Pilkada yang akan datang, upaya pemerintah untuk membersihkan nama-nama pejabat yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi online menjadi semakin penting. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan dan para kandidat yang bertarung di dalamnya. (NVR)

By Editor1