JAKARTA, AKURATNEWS.co – Pilgub Jakarta 2024 usai digelar. Namun sejumlah masalah muncul dari ajang lima tahunan ini. Salah satu yang mengemuka adalah soal rendahnya partisipasi pemilih serta adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaannya.
Diungkapkan Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 2, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yyang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria, partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta kali ini rendah. Berdasarkan data sementara, hanya 58 persen daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan hak suaranya, angka yang lebih rendah dibandingkan pada Pilgub 2017 yang mencapai 70 persen.
Riza menyebut beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi, termasuk banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk memilih.
“Ada banyak laporan bahwa pemilik hak suara tidak mendapatkan undangan. Bahkan, ditemukan kasus pemilih yang sudah meninggal masih tercatat mencoblos,” ungkap Riza, Senin (2/12).
Selain isu partisipasi, Tim Pemenangan RIDO juga mengungkap berbagai dugaan kecurangan, seperti pembagian sembako dan amplop saat masa tenang. Berdasarkan laporan yang diterima, salah satu pasangan calon diduga membagikan beras hingga lima kilogram dan minyak goreng, yang intensitasnya meningkat menjelang hari pencoblosan.
“Selama masa tenang, ada pembagian sembako secara terang-terangan. Bahkan, bukti berupa foto dan video sudah kami kumpulkan,” ujar Riza.
Lebih lanjut, dugaan kecurangan lainnya terjadi di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, di mana petugas dilaporkan mencoblos belasan surat suara untuk pasangan calon nomor urut 3.
Riza menegaskan, pasangan RIDO berkomitmen menjalankan kampanye bersih tanpa praktik politik uang atau kecurangan lainnya.
“Sejak awal, Ridwan Kamil sudah menegaskan bahwa kami tidak akan melakukan politik uang atau praktik kecurangan apa pun. Kami fokus menawarkan program yang membawa perubahan untuk Jakarta,” jelas Riza.
Menanggapi rendahnya partisipasi pemilih, KPU Jakarta menyatakan akan mengevaluasi program sosialisasinya. Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, mengakui bahwa partisipasi pilkada tahun ini lebih rendah dibandingkan pilpres.
“Kami akan mengkaji apakah penurunan ini disebabkan oleh program sosialisasi yang kurang atau faktor lain di lapangan,” kata Astri.
Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata menambahkan, rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah lain pada pilkada serentak 2024. (NVR)