Komisi III DPR Akan Panggil Kapolri Bahas Kasus Penyadapan Ilegal Kamis Mendatang
JAKARTA, AKURATNEWS.co – Kasus penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terus menui rekasi dari berbagai pihak. Terbaru Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut secara khusus membahas perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan rapat kerja tersebut akan membahas secara mendalam pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik kasus penyadapan ilegal tersebut.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal,” kata Habiburokhman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (8/11).
Menurut dia, rapat kerja tersebut akan dipimpinnya langsung selaku Ketua Komisi III DPR RI, didampingi para wakil ketua, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
Habiburokhman menjelaskan rapat baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa sidang DPR RI baru dimulai pada Selasa (10/11/2026).
“Rapat kerja baru bisa dilaksanakan Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa, 10 November,” ujarnya.
Meski demikian, dia menegaskan Komisi III DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara tersebut hingga seluruh fakta terungkap dan pihak-pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban,” lanjutnya.
Sebelumnya, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 November 2026.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka keempat.
Pada hari yang sama, Polri mengumumkan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, SU belum ditahan karena masih menjalani pemulihan akibat kondisi sakit pascastroke.
Melalui rapat kerja bersama Kapolri, Komisi III DPR RI akan mendalami penanganan perkara tersebut, termasuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab serta motif di balik dugaan penyadapan ilegal./Ib
