JAKARTA, AKURATNEWS.co – Hadirnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu cara transaksi di era digitalisasi masih harus terus disosialisasikan. Banyak hal yang belum semuanya diketahui publik terkait hal ini.
Atas dasar inilah, sosialisasi dan edukasi penggunaan QRIS terus dijalankan. Salah satunya oleh anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati.
Dipaparkan anggota Fraksi PKS di DPR ini, terkait daerah-daerah yang belum dijamah internet dan masih rendah transaksi non tunainya, ia mendorong pemerintah memfasilitasi daerah-daerah tersebut dengan ketersediaan koneksi internet agar proses digitalisasi dalam semua bidang, khususnya pembayaran non tunai bisa lebih ditingkatkan.
”Kita tahu Indonesia itu negara kepulauan yang di pulau-pulaunya 17 ribu lebih. Ada lagi yang pelosok, tetapi secara perlahan tentu harus dimulai. Jadi Jakarta ini yang menjadi barometer dari seberapa teknologi digital itu bisa diterapkan dalam sistem pembayaran,” ujar Anis di sela diskusi “Peran Media Massa dalam Meningkatkan Transaksi Non Tunai Menggunakan QRIS di Jakarta, Selasa (24/10).
Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Implementasi KEKDA, Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Yufrizal menyatakan, program QRIS Tuntas merupakan penyempurnaan dari sistem QRIS yang sudah ada.
“QRIS ini merupakan program pemerintah yang semakin memudahkan akses masyarakat pada salah satu fungsi BI, yaitu transaksi pembayaran,” kata Yufrizal.
Ia menjelaskan, sejak 17 Agustus lalu, QRIS mengintegrasikan seluruh provider jasa transaksi pembayaran digital dalam satu sistem. Sehingga memudahkan pelaku usaha dan juga konsumen.
“Pelaku usaha tak perlu banyak memasang QR Code di meja pembayaran dan konsumen tak perlu repot membawa uang tunai untuk mendapatkan layanan atau melakukan pembelian,” ujarnya.
Penggunaan QRIS ini juga akan membantu pelaku usaha karena tidak perlu menyimpan uang untuk transaksi dan tidak perlu menyediakan uang kembalian. Transaksi dengan QRIS juga untuk menghindari dari peredaran uang palsu. (NVR)