JAKARTA, AKURATNEWS.co – Langkah Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menarik dan mengalihkan dana dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke bank syariah lain yang besarannya berkisar Rp13 triliun sempat dibumbui sejumlah rumor.
Seperti dilansir dari Kontan, sebuah sumber menyebut hal ini berawal saat adanya permintaan nama calon Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari BSI ke Muhammadiyah.
Lalu, PP Muhammadiyah mengusulkan nama Jaih Mubarak sebagai DPS dan Abdul Mu’ti sebagai Komisaris. Namun, hasil RUPS justru mengangkat politikus Gerindra, Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris dibanding Abdul Mu’ti.
Namun hal ini dibantah aktivis Muhammadiyah, Joko Intarto. Dikatakannya, terlalu remeh jika Muhammadiyah menarik dananya di BSI hanya lantaran hal itu.
“Ah, ngawur saja wartawan yang menulis rumor itu. Terlalu remehlah kalau PP Muhammadiyah menarik dananya hanya karena dua orang kadernya gagal masuk jajaran BSI,” ujar Joko di Jakarta, Jumat (7/6) lalu.
Dijelaskanya, banyak orang yang salah duga dengan model remunerasi pengurus Muhammadiyah. Dikiranya orang-orang yang masuk menjadi pengurus tergiur gajinya. Padahal, pengurus Muhammadiyah tidak digaji.
“Memang ada sebagian kecil orang yang digaji Muhammadiyah. Mereka adalah para eksekutif atau karyawan yang sehari-hari menjalankan tugas teknis agar organisasi Muhammadiyah bisa melayani seluruh anggotanya. Dan gaji karyawan Muhammadiyah juga wajar-wajar saja. Tidak gila-gilaan seperti gaji eksekutif ACT (Aksi Cepat Tanggap), yang akhirnya membuat organisasi tersebut kolaps akibat besar pasak daripada tiang,” tandasnya.
Lanjut Joko, jika gaji menjadi tujuan seseorang aktif di Muhammadiyah, hal itu bukan cara yang tepat. Di organisasi lain, mungkin saja bisa. Tapi di Muhammadiyah hal itu tidak berlaku.
“Karena itulah, mencari gaji di BSI dengan mengatasnamakan Muhammadiyah juga tidak masuk akal. Apalagi gaji itu disangkutpautkan dengan penempatan dana Muhammadiyah di BSI. Ideologi Muhammadiyah tidak semurah itu kawan,” tegas anggota Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah ini.
Sebuah rumor lain juga muncul terkait alasan Muhammadiyah memindahkan dananya ke bank syariah lain. Disebutkan, Muhammadiyah merasa tidak dihargai oleh BSI.
“Ya, BSI main-main sama Muhammadiyah dan tidak menghargai Muhammadiyah,” ucap seorang narasumber seperti dilansir dari Radar Jogja, Jumat (7/6) lalu.
Sumber Radar Jogja ini pun memberikan gambaran lebih detail alasan Muhammadiyah membawa pergi uangnya meninggalkan BSI.
“Kan biasa perbankan memberi CSR (corporate social responsibility). Tapi sebagai pemegang saham terbesar ke-3 (justru) kalah dengan mereka yang tidak punya saham,” ungkapnya.
Lebih parah lagi, lanjutnya, ketika ada penataan pimpinan BSI, calon dari Muhammadiyah sama sekali tidak dihargai. Tidak direkrut untuk menjadi calon pimpinan.
“Di mana-mana dalam bisnis itu pemegang saham harus ditempatkan. Secara hukum bisnis saja, tidak usah bicara Muhammadiyah ya begitu,” ujarnya.
Keharusan menempatkan pemegang saham di jajaran pimpinan. Keharusan itu sebagai tradisi sehat di dalam dunia bisnis, terutama perbankan.
“Itu yang dimaksud Muhammadiyah tidak dihargai BSI,” tandas narasumber ini.
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas sendiri sudah buka-bukaan soal alasan menarik dan mengalihkan dana dari BSI ke bank syariah lain.
Ia mengatakan, alasan pertama dari kebijakan itu adalah komitmen tinggi Muhammadiyah mendukung perbankan syariah di Indonesia.
Penarikan dana dan pengalihannya ke bank syariah lain dilakukan Muhammadiyah demi menciptakan persaingan sehat di antara bank syariah yang ada di Indonesia.
Anwar mengungkapkan, Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal tentang masalah keuangannya, termasuk dalam hal yang terkait dengan dunia perbankan dan penempatan dana juga pembiayaan yang diterima.
“Muhammadiyah punya komitmen yang tinggi untuk mendukung perbankan syariah. Untuk itu Muhammadiyah terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya agar Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada, terutama ketika dunia perbankan syariah tersebut berhubungan dengan Muhammadiyah,” ujar Anwar, Rabu (5/6).
Dilanjutkannya, alasan kedua adalah pertimbangan risiko. Menurut Anwar, dana Muhammadiyah terlalu banyak berada di BSI. Secara bisnis katanya, itu dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk).
“Sementara, di bank-bank syariah lain masih sedikit sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan BSI baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan,” ujarnya.
Apabila hal itu terus berlangsung, menurut Anwar, persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat.
“Itu tentu jelas tidak kita inginkan,” ujarnya. (NVR)