JAKARTA, AKURATNEWS.co– Komitmen terhadap prinsip kebebasan berpendapat dan keterbukaan terhadap kritik publik sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang demokrasi yang sehat di era informasi digital ditegasskan pemerintah
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi dalam talkshow interaktif bertajuk ‘Bagaimana Menghadapi Medan Perang Baru, Cognitive Warfare: Media, Narasi dan Membangun Persepsi’ yang digelar di Jakarta, Senin (16/6) lalu.
“Kalau kita dikritik, tidak apa-apa. Kita akan memperbaiki diri. Tapi teman-teman juga harus ikut memperbaiki diri,” tegas Hasan Nasbi di hadapan peserta diskusi dari kalangan media, mahasiswa dan pengamat komunikasi.
Dalam paparannya, Hasan menekankan pentingnya penanganan disinformasi dan hoaks di tengah derasnya arus informasi digital. Ia menyebut, disinformasi yang berdampak besar perlu segera diluruskan agar tidak menciptakan kesalahpahaman luas.
“Idealnya, disinformasi sekecil apa pun harus ditangani. Karena jika dibiarkan, bisa membuka celah bagi kesalahpahaman publik,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah pada kebebasan berekspresi tetap teguh. Menurutnya, kritik merupakan elemen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Talkshow tersebut juga menjadi momentum penguatan kolaborasi antar media dalam menghadapi tantangan penyebaran narasi digital. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara LKBN ANTARA, Garuda TV, Indozone, dan On Us Asia.
Keempat entitas tersebut sepakat menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab, khususnya di tengah derasnya informasi yang berseliweran di platform digital.
“Kami percaya kolaborasi adalah kunci menghadapi tsunami informasi. Dengan kekuatan kolektif, kita bisa menyajikan konten berkualitas sekaligus menangkal misinformasi secara lebih efektif,” ungkap Irfan Junaedi, Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA.
Irfan menambahkan bahwa sinergi ini akan mempermudah berbagai pihak dalam menyajikan informasi yang mencerahkan, serta memperluas dampaknya ke masyarakat luas.
Dalam kesempatan ini, Direktur Utama Garuda TV, Fahmi M. Anwari menyambut baik kerja sama lintas media ini. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi mencakup produksi konten audio visual, penyiaran publik, hingga penyelenggaraan acara yang bersifat partisipatif.
“Kami percaya bahwa informasi berkualitas harus dikemas dengan pendekatan yang merangkul publik, bukan menakut-nakuti. Konten yang membangun narasi positif bisa menjadi penyeimbang dari gelombang hoaks,” ujar Fahmi.
Topik utama dalam talkshow Cognitive Warfare merujuk pada cara-cara baru memengaruhi opini publik melalui perang narasi dan persepsi. Di tengah era ini, pemerintah dan media diharapkan lebih sigap menangani dinamika informasi, tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
“Kita tidak sedang membungkam kritik. Justru kita membuka ruang seluas-luasnya untuk berdialog. Tapi di saat yang sama, kita juga harus cerdas dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi,” pungkas Hasan Nasbi.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, tanggung jawab komunikasi publik, dan stabilitas demokrasi digital yang inklusif dan produktif.
Peryataan Hasan Nasbi tadi semoga menjadi pintu jika pemerintah tidak secara formal atau struktural melarang kritik, Walau begitu, ruang kebebasan itu kadang terasa sempit, apalagi ketika kritik menyinggung elite politik atau isu-isu sensitif seperti korupsi, oligarki, atau pelanggaran HAM.
Jangan sampai tidak membungkam kritik secara terang-terangan, tetapi belum sepenuhnya menciptakan atmosfer yang nyaman dan aman untuk menyuarakan perbedaan pendapat.
Kebebasan berpendapat bukan hanya soal boleh atau tidak, tapi juga soal keberanian menyampaikan tanpa rasa takut dan jaminan tidak dikriminalisasi.
Pasalnya, selama kritik masih bisa berujung pada jeruji, dan juru bicara pemerintah masih sibuk membela citra alih-alih mendengar isi kritik, publik akan terus bertanya. (NVR)