Minta KY Kawal MA, Pembeli Tanah yang Jadi Sengketa di Cikande Siap Ajukan PK dan Novum Baru
JAKARTA, AKURATNEWS.co – Sengketa jual beli enam bidang tanah seluas 11.277 meter persegi di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten, belum berakhir.
Setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi melalui Putusan No 2507 K/Pdt/2026 tanggal 30 Juli 2026, pihak pembeli kini mempersiapkan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).
Kuasa hukum Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi menilai terdapat fakta hukum penting yang belum dipertimbangkan secara menyeluruh dalam putusan tingkat banding hingga kasasi.
Salah satu persoalan yang mereka soroti adalah surat pernyataan pihak penjual yang, menurut versi penggugat, menyebutkan bahwa proses jual beli tetap akan dilanjutkan melalui kantor Kecamatan Cikande.
Tim kuasa hukum menilai surat tersebut memiliki arti penting untuk memahami latar belakang penandatanganan Akta Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Mereka berpendapat, pembatalan yang dilakukan bukan dimaksudkan untuk mengakhiri transaksi, melainkan memindahkan proses administrasi pengurusan jual beli dari notaris ke kantor kecamatan.
“Seandainya surat pernyataan tersebut turut dilihat dan dipertimbangkan, mungkin hasil pertimbangan hukumnya bisa berbeda,” ujar kuasa hukum Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi, Andi Ramlan M, SH usai konsultasi ke Komisi Yudisial (KY) mengenai penanganan dan pertimbangan hukum kasus ini, Rabu (11/10).
Persoalan ini sendiri bermula dari transaksi jual beli enam bidang tanah yang masih berstatus tanah girik di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.
Total luas tanah mencapai sekitar 11.277 meter persegi dengan nilai transaksi yang disepakati sebesar Rp2,6 miliar.
Transaksi tersebut dituangkan dalam PPJB Nomor 21 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat di hadapan notaris. Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi berkedudukan sebagai pihak pembeli, sedangkan Lie Tjan Hiung dan Wong Se Jun disebut sebagai pihak pemilik atau penjual dalam dokumen transaksi.
Dijelaskan Andi Ramlan, pembeli telah membayarkan uang muka sebesar Rp1 miliar. Pelunasan belum dilakukan karena enam bidang tanah tersebut belum memiliki sertifikat. Pihak penjual disebut berkewajiban mengurus sertifikasi tanah agar proses pembayaran dapat dilanjutkan.
Pembeli juga mengaku telah mengeluarkan biaya tambahan untuk pengurusan sertifikat. Namun, hingga proses transaksi berjalan, sertifikat keenam bidang tanah tersebut tidak kunjung diterbitkan.
Persoalan kemudian berkembang ketika PPJB tersebut dibatalkan melalui Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 13 Februari 2014. Pihak pembeli mempersoalkan akta tersebut karena tidak mencantumkan klausul pengembalian uang muka sebesar Rp1 miliar yang telah dibayarkan.
Mereka berpendapat, sebelum akta pembatalan ditandatangani, terdapat surat pernyataan dari pihak penjual yang menyebutkan bahwa proses jual beli akan dialihkan dan dilanjutkan melalui kantor Kecamatan Cikande.
Dalam penjelasannya, kuasa hukum menyebut surat pernyataan tersebut ditandatangani pihak penjual dan disaksikan notaris. Karena itu, pembeli mengaku memahami penandatanganan akta pembatalan sebagai bagian dari pemindahan proses administrasi, bukan pengakhiran transaksi secara keseluruhan.
“Kalau memang sejak awal transaksi itu dibatalkan, tidak mungkin kami masih mengeluarkan biaya untuk pengurusan sertifikat tanah,” ujar Ridwan Tjahjadi.
Mereka juga mempersoalkan proses penandatanganan akta pembatalan. Menurut pengakuan pembeli, isi dokumen tidak dibacakan dan dijelaskan secara terperinci oleh notaris sehingga mereka tidak memahami bahwa akta tersebut secara formal merupakan pembatalan PPJB.
Kuasa hukum mengakui terdapat tanda tangan para pembeli dalam akta tersebut. Namun, mereka mempertanyakan apakah tanda tangan itu dapat dimaknai sebagai persetujuan yang diberikan setelah para pihak memperoleh penjelasan memadai mengenai seluruh konsekuensi hukum dokumen.
Selain persoalan akta pembatalan, penguasaan enam Akta Jual Beli (AJB) juga menjadi bagian penting dalam sengketa tersebut.
Menurut Andi Ramlan, enam AJB sebelumnya berada dalam penguasaan Wong Kok Pin alias Alvin, yang disebut sebagai pihak yang secara materiil membeli tanah dari pemilik sebelumnya.
“Karena status kewarganegaraannya saat itu disebut masih warga negara asing, kepemilikan tanah kemudian diatasnamakan pihak lain yang memiliki hubungan keluarga dengannya,” jelas Andi.
Dalam perkembangan transaksi dengan klien mereka, enam AJB tersebut disebut diserahkan sebagai bagian dari dokumen pendukung jual beli. Namun, pihaknya mempersoalkan penyerahan kembali dokumen-dokumen itu kepada pihak penjual ketika proses pembatalan PPJB berlangsung.
“Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dokumen AJB yang sebelumnya diserahkan kepada pihak notaris kemudian diberikan kepada Lie Tjan Hiung melalui staf kantor notaris tanpa sepengetahuan pihak pembeli maupun Wong Kok Pin alias Alvin.
Kuasa hukum menilai persoalan penguasaan dokumen tersebut perlu diperiksa bersama dengan rangkaian peristiwa setelah pembatalan PPJB.
Pasalnya, enam bidang tanah yang menjadi objek transaksi disebut kemudian dialihkan kepada pihak lain, yang dalam persidangan diidentifikasi sebagai PT Conbloc.
Pihak pembeli mengaku tidak pernah menerima pengembalian uang yang telah disetorkan, sementara objek tanah yang sejak awal hendak mereka beli justru disebut telah beralih kepada pihak ketiga.
Meski demikian, dugaan mengenai proses pengalihan tanah, penguasaan dokumen AJB, serta pihak yang bertanggung jawab atas kerugian pembeli tetap perlu dinilai berdasarkan alat bukti dan dokumen pertanahan yang sah.
Dalam perkembangan perkara, gugatan para pembeli sebelumnya telah diperiksa di Pengadilan Negeri (PN) Serang.
Thinton Al Fatah SH, MH selaku kuasa hukum Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi lainnya menyebut, sebagian gugatan mereka dikabulkan pengadilan tingkat pertama.
Namun, hasil pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi tidak sesuai dengan harapan pihak pembeli. Mahkamah Agung (MA) kemudian menolak permohonan kasasi melalui Putusan No 2507 K/Pdt/2026 tanggal 30 Juli 2026.
“Kami menilai pertimbangan hukum pada tingkat banding lebih menitikberatkan keberadaan tanda tangan pembeli dalam Akta Pembatalan Nomor 17. Sementara itu, surat pernyataan pihak penjual yang mendasari pemindahan proses transaksi ke kantor kecamatan dinilai belum mendapatkan penilaian sebagaimana mestinya,” ujar Thinton.
Atas dasar tersebut, tim kuasa hukum kini mempersiapkan PK dengan mengandalkan bukti baru (novum) yang mereka klaim berkaitan dengan surat pernyataan tersebut.
“Kebetulan kami baru saja menemukan novum. Bukti baru tersebut sebenarnya memiliki kaitan dengan surat pernyataan yang dibuat sebelumnya,” tegas Thinton.
Kuasa hukum Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi sendiribelum bersedia membuka isi novum karena akan digunakan sebagai dasar permohonan PK. Bukti tersebut rencananya akan disampaikan bersama memori PK setelah permohonan resmi didaftarkan.
“Kami menargetkan pengajuan PK dilakukan pada November 2026 dengan memperhatikan tenggat waktu 180 hari yang berlaku untuk alasan PK tertentu,” jelas Thinton.
Selain menyiapkan upaya hukum, konsultasi dengan Komisi Yudisial (KY) diharapkan bisa membuat lembaga pengawas peradilan ini dapat mengawal proses pemeriksaan perkara ketika berkas PK nantinya masuk ke MA.
“Usai konsultasi, KY meminta mereka terlebih dahulu mengajukan PK melalui PN Serang. Setelah memperoleh bukti resmi pendaftaran atau akta pengajuan PK, dokumen tersebut akan disampaikan kepada KY untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” jelas Thinton.
Pihaknya pun menegaskan, permintaan pengawalan tersebut bukan untuk meminta KY menentukan hasil perkara atau menjamin kemenangan dalam PK.
Mereka berharap pengawalan dapat membantu menjaga proses pemeriksaan berjalan independen, objektif, serta terhindar dari kemungkinan intervensi pihak luar.
“KY tidak sampai pada ranah menentukan peluang menang. Kami hanya meminta pengawalan agar apabila ada pihak-pihak lain yang mencoba melakukan intervensi, hal itu dapat dihindari. Kami ingin proses hukum berjalan secara benar-benar murni dan objektif,” imbuh Andi Ramlan.
Sementara itu, Ridwan Tjahjadi selaku pembeli berharap proses hukum lanjutan dapat memberikan kepastian terhadap hak-hak mereka, termasuk uang yang telah diserahkan dan status enam bidang tanah yang sejak awal menjadi objek transaksi.
“Kami menegaskan tujuan awal transaksi adalah memperoleh enam bidang tanah tersebut, bukan sekadar mengakhiri hubungan jual beli melalui pembatalan PPJB tanpa penyelesaian terhadap uang yang telah dibayarkan,” tandas Ridwan. (NVR)
