JAKARTA, AKURATNEWS.co – Hari Buruh Internasional atau yang kerap disebut May Day yang selama ini identik dengan perayaan perjuangan pekerja dan seruan atas keadilan sosial tahun ini datang dengan wajah yang muram di Indonesia.
Di tengah orasi penuh semangat dalam perayaan meriah May Day tahun ini yang menggema dari pemimpin negeri dan menjanjikan meminimalisir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), isak tangis mereka yang kehilangan pekerjaan lantaran gelombang PHK massal menyapu berbagai sektor, dari industri berat hingga ruang redaksi media massa malah nyaring menggema.
Ironis memang. Banyak dari mereka yang terkena PHK adalah bagian dari perusahaan-perusahaan yang dulu diyakini paling tangguh menghadapi krisis.
Bahkan media yang selama ini dianggap raksasa, stabil secara bisnis dan konon tempat idaman para jurnalis karena kesejahteraannya turut melakukan perampingan besar-besaran. Ratusan jurnalis dan tenaga kreatif terpaksa angkat kaki, hanya beberapa minggu sebelum peringatan May Day.
“Rasanya seperti mimpi buruk,” kata salah satu jurnalis yang videonya menangis viral di media sosial.
“Kami yang terbiasa menulis tentang PHK orang lain, kini menjadi bagiannya,” imbuhnya.
Fenomena ini tak berdiri sendiri. PHK massal di sektor media menjadi bagian dari badai yang lebih besar: gelombang pemutusan kerja yang melanda banyak industri, akibat perubahan perilaku konsumsi informasi, krisis iklan, serta kebijakan penghematan belanja pemerintah.
Ceruk iklan yang dulu didominasi media kini beralih ke media sosial dan platform digital. Bahkan aliran dana dari kementerian dan lembaga pemerintah yang dulunya jadi penopang hidup media arus utama kini menghilang seiring pemotongan anggaran negara.
Skenario ini membuat operasional perusahaan tersendat. Tanpa pendapatan yang stabil, gaji pun sulit dibayarkan. Maka, perampingan dan PHK menjadi “solusi instan” yang getir.
Perusahaan pun bertumbangan, bukan karena mereka tak berjuang, melainkan karena sistem tak lagi memberi ruang bernapas.
Namun bukan hanya media yang terdampak. Pabrik-pabrik, start-up teknologi, bahkan toko-toko ritel kecil mengalami nasib serupa.
Ribuan orang kehilangan pekerjaan dalam diam. Lapangan kerja makin menyempit, dan persaingan jadi makin brutal. Tak heran, saat dibuka lowongan sebagai penyapu jalan, pendaftar membeludak. Tak peduli panas terik atau stigma sosial, yang penting perut keluarga tetap terisi.
Dalam situasi seperti itu, publik justru disuguhi ironi lain. Di tengah gelombang PHK dan melonjaknya angka pengangguran, pemerintah justru menggulirkan wacana menaikkan tunjangan bagi aparatur negara, 75 hingga 100 persen kenaikannya.
Wakil rakyat pun sibuk membahas penambahan alutsista senilai ratusan triliun, seolah negeri ini sedang bersiap perang besar, bukan perang menghadapi krisis ketenagakerjaan dan ekonomi.
Padahal, tantangan nyata hari ini bukan soal invasi militer, melainkan invasi teknologi dan dominasi ekonomi global. Negara-negara seperti Vietnam tak membangun kekuatan lewat rudal, tapi lewat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Mereka menarik investasi, memperkuat sektor informal dan UMKM, serta menciptakan iklim bisnis yang sehat sehingga lapangan kerja terbuka luas.
Ironisnya, saat sektor-sektor yang justru membantu menekan angka pengangguran seperti perusahaan teknologi atau aplikator digital ditekan dengan regulasi ketat dan kebijakan yang timpang, investor pun mundur perlahan.
Ketidakpastian hukum dan inkonsistensi kebijakan hanya memperburuk kondisi. Bukannya membuka lapangan kerja baru, justru menciptakan pengangguran tambahan.
Gelombang PHK massal ini seolah menjadi potret buram wajah negeri ini hari ini. Negara yang kehilangan arah dalam menata prioritas pembangunan.
May Day 2025, alih-alih menjadi hari penuh solidaritas dan harapan, berubah menjadi refleksi pedih: bagaimana negara gagal melindungi para pekerjanya, gagal menjaga keberlangsungan sektor yang menopang ekonomi.
“Jangan sakiti hati rakyat,” kata seorang pemimpin negara beberapa waktu lalu.
Tapi bagi ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan, kata-kata itu tak lebih dari gema kosong.
Rakyat hari ini tidak meminta banyak. Bukan tunjangan gila-gilaan, bukan pesawat tempur baru. Mereka hanya butuh pekerjaan yang layak, penghasilan yang stabil, dan perlakuan yang adil. Jika itu pun tak bisa dijamin negara, untuk apa negara berdiri?
May Day 2025 mungkin bukan perayaan, tapi menjadi hari berkabung nasional bagi para pekerja. Sebuah peringatan nyata bahwa mimpi tentang kesejahteraan pekerja bisa berakhir sebagai sekadar janji politik. (NVR)