JAKARTA, AKURATNEWS.co – Di era industri 4.0, kebutuhan energi untuk mendukung aktivitas sehari-hari semakin meningkat. Saat ini, sumber energi yang digunakan masih didominasi energi fosil seperti batubara, minyak dan gas bumi.
Namun, energi fosil memiliki keterbatasan ketersediaan dan dampak negatif terhadap lingkungan, mendorong perlunya transisi ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Transisi energi ini mulai disorot sejak Konferensi Perubahan Iklim COP 21 di Paris, di mana banyak negara, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Meski begitu, proses transisi ini tidak berjalan mulus. Energi terbarukan masih memiliki porsi yang kecil dalam bauran energi nasional, sementara energi fosil tetap mendominasi.
Diungkapkan praktisi investasi dan pemerhati ketahanan energi, Feiral Rizky Batubara, salah satu tantangan utama dalam transisi ini adalah masih tingginya ketergantungan dunia terhadap energi fosil.
“Energi fosil saat ini sudah lebih matang dalam hal teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM), sementara energi terbarukan masih menghadapi berbagai kendala seperti infrastruktur yang belum matang, teknologi yang masih jarang, dan SDM yang masih berkembang,” ujar Feiral di Jakarta, baru-baru ini.
Selain itu, lanjutnya, aspek pendanaan juga menjadi hambatan, mengingat teknologi energi terbarukan yang masih baru membuat investor dan perbankan ragu untuk mengambil risiko.
“Kondisi ini menjadi dilema bagi Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi,” ucapnya.
Menurut data dari Katadata dan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 441 gigawatt (GW), yang setara dengan tujuh kali produksi listrik nasional pada tahun 2018. Potensi ini meliputi tenaga air sebesar 94,3 GW, panas bumi 28,5 GW, bioenergi 32,6 GW, tenaga surya 207,8 GWp, angin 60,6 GW, dan energi laut 17,9 GW.
Meski begitu, saat ini distribusi pembangkit listrik masih didominasi oleh energi fosil, dengan batu bara menyumbang sekitar 35,7 persen, gas alam sekitar 25 persen, dan sisanya baru mulai ditopang oleh energi terbarukan seperti air, nuklir, angin, dan matahari.
“Beberapa negara tetangga seperti Jepang, China, Malaysia, dan Thailand telah lebih maju dalam mengimplementasikan energi terbarukan. Jepang, misalnya, telah mengembangkan turbin angin lensa madu, sementara China mengembangkan reaktor fusi nuklir matahari buatan. Malaysia dan Thailand juga telah memulai proyek energi terbarukan besar-besaran,” ungkap Feiral.
Dan untuk mendorong transisi energi di Indonesia, Feiral menilai diperlukan langkah-langkah nyata yang dimulai dari sekarang, termasuk penerbitan green bond dan transaksi di bursa karbon sebagai mekanisme untuk mendukung ekonomi hijau.
“Kebijakan pendukung dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk mendorong pergerakan ekonomi dan pendanaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Ditambahkannya, saat ini, target bauran energi yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) masih sulit tercapai, sehingga diperlukan revisi kebijakan tersebut agar lebih realistis. Selain itu, dengan rencana penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara, pemerintah perlu memastikan adanya pembangkit listrik dari energi terbarukan yang masif dan berkapasitas besar, seperti geothermal, tenaga air, dan nuklir.
“Pengembangan energi nuklir, meski kontroversial bisa sebagai salah satu solusi untuk memastikan pasokan energi yang murah, bersih dan berkelanjutan di masa depan. Pemerintah saya rasa perlu mempertimbangkan opsi ini secara serius untuk mencegah krisis energi yang dapat mengganggu ekonomi, pertahanan, dan stabilitas nasional,” pungkasnya. (NVR)