BANYUMAS, AKURATNEWS.co – Tensi politik di Kabupaten Banyumas semakin memanas jelang Pilkada 2024. Forum Komunikasi Kader PDI Perjuangan (FKKPP) secara tegas menolak kemungkinan diusungnya calon wakil bupati dari partai lain untuk mendampingi calon bupati yang direkomendasikan partai, Sadewo Tri Lastiono.
Penolakan ini pun menjadi sorotan di tengah kekuatan PDIP yang mendominasi wilayah yang sering disebut sebagai ‘kandang banteng’.
Seperti diketahui, partai berlambang kepala banteng telah mendominasi peta politik Banyumas selama dua dekade terakhir. Dalam Pemilu Legislatif 2024, PDIP kembali mengukuhkan dominasinya dengan meraih 332.347 suara, menguasai 17 dari 50 kursi di DPRD Banyumas.
Dengan sejarah panjang kemenangan di Banyumas, banyak yang mempertanyakan apakah partai ini masih merasa perlu menggandeng kader dari partai lain untuk mempertahankan posisinya.
Sekretaris DPC PDIP Banyumas, Arie Suprapto menjelaskan, keputusan FKKPP didasari oleh keyakinan bahwa kader PDIP memiliki elektabilitas tinggi dan mampu memenangkan Pilkada tanpa koalisi.
“Kita melihat dari survei yang dilakukan bahwa kader-kader kita masih mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Mengusung calon wakil bupati dari partai lain justru bisa menimbulkan perpecahan di internal partai dan simpatisan,” ujar Arie, baru-baru ini.
Menurutnya, penolakan ini juga mencerminkan kekhawatiran bahwa koalisi dengan partai lain, meskipun berpotensi memperkuat posisi, justru bisa mengaburkan identitas PDI-P sebagai partai dominan di Banyumas.
“Kita tidak ingin kejadian Pilkada 2008 terulang, di mana suara PDIP terpecah dan akhirnya kita kehilangan kursi kepala daerah,” tambahnya.
Terpisah, Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Bambang Suryanto memberikan pandangan bahwa sikap tegas FKKPP ini adalah langkah berisiko namun menunjukkan kepercayaan diri PDIP di Banyumas.
“Dalam konteks Banyumas yang merupakan kandang banteng, PDIP memang memiliki posisi tawar yang kuat. Namun, dalam politik, terlalu percaya diri juga bisa menjadi bumerang. Mengabaikan potensi koalisi bisa membuat mereka kehilangan kesempatan memperluas basis pemilih,” kata Bambang, baru-baru ini.
Ia menambahkan, keputusan FKKPP ini bisa dilihat sebagai upaya menjaga kesolidan internal partai. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perpecahan di tubuh partai bisa menjadi ancaman serius bagi PDIP dalam mempertahankan dominasi di Banyumas.
“Koalisi dengan partai lain tidak selalu buruk jika dilakukan dengan perhitungan matang. Tapi, jika internal partai menolak keras, ini bisa menciptakan gesekan yang berujung pada penurunan elektabilitas,” ujarnya.
Di tengah dinamika ini, masyarakat Banyumas juga memberikan tanggapan beragam. Sulastri misalnya, seorang pedagang pasar di Purwokerto mengungkapkan kekecewaannya atas kemungkinan adanya koalisi dengan partai lain.
“Saya memilih PDIP karena mereka kuat dan punya kader-kader hebat. Kalau sampai harus menggandeng partai lain, saya khawatir mereka tidak akan sekuat dulu,” ujarnya.
Di sisi lain, Agus, seorang guru di Banyumas, mendukung langkah koalisi jika itu dianggap menguntungkan.
“Politik itu soal strategi. Kalau memang menggandeng partai lain bisa membuat Banyumas lebih baik, kenapa tidak? Yang penting kita dapat pemimpin yang benar-benar peduli sama rakyat,” katanya.
Keputusan FKKPP menolak calon wakil bupati dari partai lain menegaskan komitmen PDIP Banyumas untuk menjaga kesolidan dan identitas partai. Namun, di tengah dinamika politik yang terus berkembang, PDIP dihadapkan pada tantangan besar: mempertahankan kekuatannya di kandang sendiri tanpa mengorbankan peluang kemenangan.
Pilkada Banyumas 2024 ini akan menjadi ujian penting bagi PDIP, apakah mereka mampu mempertahankan dominasinya atau justru terjebak dalam permainan politik yang terlalu percaya diri. Hasil akhirnya akan sangat menentukan peta politik Banyumas di masa depan. (NVR)