Polda Jateng Tetapkan Tersangka Penambangan Liar di 7 Kabupaten
SEMARANG, AKURATNEWS.co —Penambangan ilegal di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) terbongkar dalam kurun waktu 14 Oktober hingga 13 November 2026. Polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menyelamatkan kekayaan alam senilai Rp30.975.642.600.
Dalam pengungkapan tujuh kasus tersebut, aparat kepolisian mengamankan 14 unit truk dump dan 10 unit ekskavator atau alat berat. Penanganan perkara dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng bersama lima polres.
Kapolda Jateng, Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan, menjelaskan lima kasus ditangani masing-masing oleh Polres Sukoharjo, Polres Semarang, Polres Jepara, Polres Cilacap, dan Polres Kendal. Setiap polres menangani satu kasus.
Sementara itu, dua perkara lainnya ditangani langsung Ditreskrimsus Polda Jateng. Lokasi pengungkapan berada di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Banyumas.
Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jateng, AKBP Maradona Armin Mappaseng, mengatakan pihaknya menangani dua dari total tujuh laporan polisi (LP). Meski belum membeberkan seluruh detail perkara, penyidik masih mengembangkan hasil pemeriksaan.
“Untuk TKP yang diungkap Polda Jateng, itu di Boyolali yang dibeli oleh perorangan untuk pengurugan kawasan kebun. Kemudian Banyumas dijual secara retail dan belum diketahui setelah itu dijual ke mana, karena ini baru selesai pemeriksaan awal kemarin, masih dikembangkan,” kata AKBP Maradona kepada Espos, Sabtu (14/11/2026).
Penambangan Tanpa Izin hingga IUP Kedaluwarsa
Roy mengungkapkan, para tersangka menjalankan aktivitas penambangan tanah urug, pasir, batu, dan batu belah tanpa mengantongi izin pertambangan yang sah.
Bahkan, sebagian pelaku tetap melakukan penambangan meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berakhir. Mereka memanfaatkan ekskavator untuk menggali sekaligus mengangkut material tambang sebelum menjualnya menggunakan truk dump.
“Modus operandi para tersangka, melakukan penambangan tanah urug, pasir, batu dan batu belah tanpa izin pertambangan yang sah,” terang Irjen Pol. Roy saat mengungkap kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026) malam.
Menurut Roy, kegiatan penambangan dilakukan dengan pola berbeda berdasarkan waktu. Para tersangka menggunakan alat berat pada malam hari, sedangkan aktivitas secara manual dilakukan pada siang hari.
“Melakukan penambangan menggunakan alat berat pada malam hari dan secara manual pada siang hari dan memperjualbelikan material hasil penambangan tanpa izin berdasarkan ritase dump truck untuk memperoleh keuntungan,” sambungnya.
Kasus Tambang Ilegal di Getasan Berawal dari Laporan Warga
Salah satu perkara yang diungkap dalam operasi tersebut berada di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Kapolres Semarang, AKBP Heru Dwi Purnomo, mengatakan petugas menangkap seorang pria berinisial MDF, 24, yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan tanpa izin.
Dalam pengungkapan kasus itu, polisi turut mengamankan lima unit truk dump dan satu unit ekskavator yang diduga digunakan untuk kegiatan penambangan.
Penanganan perkara bermula dari informasi masyarakat yang diterima Satreskrim Polres Semarang pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan warga.
Dari pemeriksaan di lapangan, polisi menemukan dugaan aktivitas penambangan yang tidak dilengkapi dokumen perizinan sebagaimana dipersyaratkan.
“Kami menindaklanjuti informasi dari masyarakat dengan melakukan penyelidikan hingga akhirnya ditemukan dugaan aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah Getasan,” jelas AKBP Heru dalam keterangannya.
Terancam Penjara 5 Tahun dan Denda Rp100 Miliar
Atas perbuatannya, delapan tersangka dalam tujuh kasus tersebut disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Ketentuan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Selain itu, mereka juga menghadapi ancaman denda maksimal Rp100 miliar./Ard. Foto: Ilustrasi Penambangan liar.
