Puan Maharani dan Habiburokhman Dilaporkan ke MKD oleh ICW

0
Puan Maharani

JAKARTA, AKURATNEWS.co – Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dadukan Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” kata Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim seperti dilansir dari Kompas. com Jumat, (19/11/2026).

Ibrahim mengatakan, DPR mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Bahkan, hingga pengesahan dilakukan, pihaknya tidak bisa mengakses draf RUU tersebut.

“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” ujarnya.

ICW membantah klaim pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III DPR yang menyebut bahwa pembahasan dilakukan secara transparan. Ibrahim mengungkapkan bahwa ICW belum pernah diajak berdiskusi terkait perumusan RUU tersebut “Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” tegasnya.

Ibrahim menambahkan, pengaduan ICW telah diterima sekretariat MKD Pengaduan ke MKD ini merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya dilayangkan pada 16 November.

“Kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset,” ungkapnya.

Pengesahan RUU Perampasan Aset DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. “Setuju,” seru anggota yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan di Rapat Paripurna ke-13, Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027./Ib.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *