JAKARTA, AKURATNEWS.co — Pemerintah akan menggelar rapat koordinasi khusus pada Kamis (10/4) untuk membahas kondisi terkini di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, yang masih dilanda konflik pasca pemilihan Bupati pada 2024 lalu.
Ketegangan antara dua kubu pendukung pasangan calon kepala daerah terus memanas dan telah menelan korban jiwa serta kerugian besar secara materiil.
Sejak bentrok pecah pada 27 November 2024, 12 orang dilaporkan meninggal dunia dan 653 orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 201 bangunan terbakar, di mana 196 di antaranya merupakan rumah warga.
Kekerasan ini dipicu oleh konflik antara pendukung pasangan calon nomor urut 1 Yuni Wonda-Mus Kogoya dan pasangan calon nomor urut 2 Miren Kogoya-Mendi Wonerengga. Ketegangan meningkat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan sengketa hasil Pilkada yang diajukan paslon Yuni-Mus, dengan dasar dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk sabotase distribusi logistik pemilu di empat distrik.
MK kemudian memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi ulang di 22 distrik di Puncak Jaya. Padahal, sebelum sengketa, paslon Miren-Mendi unggul dengan perolehan 111.079 suara, atau terpaut 25.277 suara dari lawannya.
Merespons perkembangan ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) akan memimpin rapat koordinasi yang berlangsung secara hybrid, dipimpin langsung Wakil Menko Polhukam, Lodewijk Freidrich Paulus, di Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jakarta.
Sejumlah pihak diundang untuk hadir, antara lain KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Menko PMK, Mendagri, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Staf Presiden, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kapolri, dan Kepala BIN. Dari Papua Tengah, Gubernur, Kapolda, Danrem 173/PVB, Pj. Bupati Puncak Jaya, Dandim 1714, dan Kapolres Puncak Jaya turut diundang secara daring. Pangdam XVII/Cenderawasih serta KPU dan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten juga akan bergabung secara online.
Sekretaris Kemenko Polhukam, Mochammad Hasan, menegaskan pentingnya rapat ini untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kondisi di Puncak Jaya terus kami pantau. Dalam rapat nanti, kami ingin mendengar langsung dari para pemangku kepentingan agar bisa segera mengambil langkah-langkah strategis,” ujarnya di Jakarta, Rabu (9/4).
Di tengah ketegangan yang belum mereda, sejumlah warga Puncak Jaya mulai menyuarakan dukungan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai jalan keluar damai.
“PSU di 26 distrik adalah solusi terbaik agar semua pihak merasa adil. Kami tidak ingin konflik ini berkepanjangan,” ujar Irwan, salah seorang warga setempat.
Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik mengatakan bahwa KPU masih menunggu perkembangan dari Mahkamah Konstitusi terkait permohonan perselisihan hasil Pilkada lanjutan yang diajukan oleh salah satu pasangan calon.
“Jika permohonan diregistrasi, kami akan mengikuti proses persidangan di MK. Semua langkah konstitusional akan kami tempuh sesuai mekanisme,” ujarnya.
Situasi di Puncak Jaya menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat dampak konflik tak hanya menimbulkan kerugian, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan di wilayah strategis Papua Tengah.
Keputusan rapat koordinasi besok diperkirakan akan menentukan arah penyelesaian konflik yang masih berlarut ini. (NVR)