JAKARTA, AKURATNEWS.co – Kasus keracunan makanan massal di kalangan siswa sekolah yang diduga terjadi akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat sejak program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu resmi dijalankan pada 6 Januari 2025.
Data terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan, hingga pertengahan September 2025 sedikitnya 5.360 anak telah menjadi korban.
“Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Pemantauan JPPI mencatat tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini. Angka ini kemungkinan jauh lebih besar karena ada sekolah dan pemerintah daerah yang memilih menutupi kasus,” ujar pernyataan JPPI, Kamis (18/9).
JPPI menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik jargon “zero incident”, sementara kasus keracunan terus muncul di berbagai daerah.
“Kalau kejadian semacam ini hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola yang dikoordinasikan BGN (Badan Gizi Nasional),” imbuh JPPI yang menyebut tragedi keracunan akibat MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional.
Kasus keracunan yang melibatkan MBG tercatat di sejumlah daerah, mulai dari Garut, Lamongan, Banggai, hingga laporan makanan basi di Surabaya.
Pola yang sama terlihat: distribusi makanan yang panjang, pengawasan minim, serta standar kebersihan yang tidak seragam.
Soal ini, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta menilai, kegagalan ini bukan semata masalah dapur atau bahan baku.
“Keracunan berulang menunjukkan ada masalah struktural. Program sebesar ini dipaksakan tanpa uji coba bertahap, sehingga risiko teknis berubah menjadi krisis kesehatan publik,” ujarnya.
Ia mengibaratkan MBG seperti obat baru yang langsung dibagikan massal tanpa uji klinis.
“Efek samping yang ringan pada skala kecil bisa menjadi fatal bila menimpa jutaan anak,” tegasnya.
Menurut analisis Achmad, beberapa faktor utama yang menyebabkan maraknya keracunan MBG antara lain:
- Sentralisasi produksi di Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) membuat waktu tunggu antara masak dan konsumsi terlalu panjang. Tanpa rantai dingin yang memadai, risiko kontaminasi meningkat.
- Standar higienitas tidak seragam. Sebagian penyedia mematuhi aturan, namun banyak yang tidak tersertifikasi.
- Kapasitas pengawasan daerah lemah, sehingga deteksi dini dan penanganan kasus sering terlambat.
- Risiko konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia, yang lebih dipengaruhi pertimbangan non-teknis ketimbang kompetensi.
“Dalam kondisi seperti ini, insiden kecil mudah membesar jadi krisis nasional,” tegasnya.
Achmad juga menyoroti lambannya perbaikan program meski kasus terus bermunculan.
“Sebagian alasannya adalah politisasi. MBG diposisikan sebagai simbol politik besar, sehingga pengakuan adanya masalah dianggap berisiko bagi citra pemerintah. Padahal menunda koreksi justru memperburuk dampak dan merusak legitimasi,” katanya.
Pemerintah pun didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Alternatif yang ditawarkan adalah model berbasis komunitas sekolah melalui kantin atau koperasi orang tua yang berstandar higienis, dengan dukungan subsidi dan pelatihan dari pemerintah.
“Produksi lebih dekat ke siswa, waktu antara masak dan makan lebih singkat, pengawasan lebih partisipatif, dan UKM lokal bisa tumbuh. Ini jauh lebih aman dan berkelanjutan,” jelas Achmad.
Ia mengusulkan adanya pilot project di enam kabupaten dengan karakter berbeda (perkotaan, pesisir, dataran tinggi) dengan indikator evaluasi:
- jumlah kejadian keracunan,
- waktu distribusi makanan,
- proporsi penyedia bersertifikat,
- tingkat kepuasan orang tua.
Kasus MBG kini tidak lagi dianggap sekadar insiden teknis, melainkan darurat nasional yang menyangkut kesehatan ribuan anak Indonesia.
JPPI mendesak Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional segera merombak desain program.
“Niat baik tidak cukup. MBG harus dijalankan dengan standar, audit independen, dan evaluasi berbasis bukti. Jika tidak, ribuan anak akan terus jadi korban,” tegas JPPI. (NVR)