JAKARTA, AKURATNEWS.co – Ruwetnya birokrasi perijinan event atau acara musik turut disoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia geram dengan birokrasi penyelenggaraan event atau acara musik hingga olahraga di Indonesia yang dianggapnya terlalu ruwet.
“Saya ingat, konser Coldplay. Indonesia dapat, memang dapat. Namun, hanya 1 hari. Singapura dapat 4 hari penuh, tambah lagi jadi 5 hari, penuh, tambah lagi jadi 6 hari. Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia,” kata Jokowi pada peluncuran “Layanan Digital Perizinan Penyelenggaraan Event di Indonesia”, di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Jokowi memastikan lebih dari separuh penonton konser Codplay di Singapura dari Indonesia. “Di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis, tetapi mau tambah tidak bisa. Kenapa? Saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet,” kata Jokowi.
Jokowi memberikan contoh ruwetnya perizinan dalam penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu. Padahal, MotoGP berdampak ekonomi hingga Rp 4,3 triliun dan melibatkan 8.000 tenaga kerja serta 1.000 UMKM.
“Begitu saya tanya mengenai perizinan, lemas saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Namun, namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan, tetapi namanya izin,” kata dia.
Jokowi mengatakan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika dimulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, IMI pusat, polsek, polres, Polda NTB, dan Mabes Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB, hingga Dinas Kebakaran.
“Harus punya ini, kalau tidak, izin-izin tadi tidak keluar. Surat pemberitahuan ke Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEK (kawasan ekonomi khusus) NTB, surat pemberitahuan ke Bea Cukai. Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemas dahulu sebelum bertanding event-nya,” ungkap Jokowi.
Jokowi menyoroti beratnya birokrasi yang harus dilewati para penyelenggara event. Bahkan, ia menyinggung banyaknya uang yang harus dikeluarkan penyelenggara untuk mendapatkan perizinan.
“Mungkin banyak tambahan lagi atau duit saya sudah habis dahulu sebelum event terjadi. Ini fakta. Karena saya tanya langsung, problemnya apa, ini sama dengan konser musik atau event olahraga, enggak jauh dari event yang saya sebut. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia,” tegas Jokowi.
Oleh sebab itu, dengan digitalisasi perizinan diharapkan tidak sekadar web layanan saja, tetapi betul-betul memudahkan pengurusan. “Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya. Betul-betul memotong birokrasi kita sehingga, cost lebih mura, terbuka, dan transparan,” harap Jokowi./Agn.