Sedot Rp777 M Per Tahun, Kabinet Gemuk Presiden Prabowo Digugat ke MK

0
1795166096431

JAKARTA, AKURATNEWS.co – Pasal yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan itu menyasar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Pasal tersebut yang menjadi dasar hukum pembentukan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang kini berisi 48 hingga 49 kementerian.

Permohonan teregistrasi dengan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026.

Gugatan diajukan dua warga negara Indonesia yakni Syamsul Jahidin, advokat sekaligus mahasiswa doktor ilmu hukum dan Dimas Yoga Pratama.

Keduanya memposisikan diri sebagai warga negara pembayar pajak yang dirugikan ketiadaan batas jumlah menteri.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 15 UU Nomor 61/2024 bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa jumlah keseluruhan menteri dibatasi paling banyak 34 orang.

Artinya, pemohon tidak meminta Pasal 15 dibatalkan total. Mereka meminta MK memberi pemaknaan baru: Pasal 15 tetap berlaku, tapi harus dibaca maksimal 34.

Lalu apa yang dipermasalahkan? Sebelum diubah, Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian paling banyak 34. Batas itu dipakai selama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Pada 15 Oktober 2024, lima hari sebelum Presiden Prabowo dilantik, aturan itu diubah lewat UU Nomor 61 Tahun 2024. Bunyinya menjadi: jumlah kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.

Berbekal pasal baru itu, Prabowo melantik 48 menteri, lima pejabat setingkat menteri, dan 55 wakil menteri pada 21 Oktober 2024. Jumlah kementerian kemudian bertambah menjadi 49 setelah penambahan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026.

Pemohon menilai penghapusan batas itu memperluas diskresi Presiden secara berlebihan.

“Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi,” tulis dokumen permohonan tersebut seperti dari laman resmi MK, Senin (16/11).

Pemohon menyoroti lonjakan belanja birokrasi akibat bertambahnya jumlah kementerian, menteri, wakil menteri, hingga berbagai badan baru.

Menurut pemohon, pengeluaran rutin jangka panjang ini berisiko mempersempit ruang fiskal pemerintah, terutama di tengah proyeksi pelebaran defisit APBN 2026 yang diperkirakan menyentuh angka 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Dampak pembengkakan kabinet terhadap anggaran negara karena adanya penambahan jumlah menteri, wakil menteri, dan lembaga baru dalam pemerintahan menciptakan beban pengeluaran rutin yang bersifat jangka panjang yang berdampak terhadap kehidupan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya,” ujar pemohon.

Hitungan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang dikutip dalam pemberitaan menyebut, beban gaji, tunjangan, dan operasional menteri dan wakil menteri di era Prabowo mencapai Rp777 miliar per tahun. Di era Jokowi, angkanya hanya Rp387,6 miliar per tahun.

Selisihnya Rp389,4 miliar per tahun, atau Rp1,95 triliun selama lima tahun. Angka itu belum termasuk biaya pembangunan gedung baru dan anggaran program masing-masing kementerian.

Dalam permohonannya, pemohon juga membandingkan postur kabinet Indonesia dengan negara presidensial lain.

Indonesia tercatat memiliki jumlah kementerian terbanyak di dunia, dengan 49 kementerian.

Sebagai pembanding, Amerika Serikat hanya memiliki 15 departemen eksekutif. Brasil yang sudah dianggap gemuk pun hanya sekitar 30-an kementerian.

Pemohon menilai, dengan perbandingan itu, dalih “kebutuhan” untuk membentuk 49 kementerian sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Pemohon mendalilkan Pasal 15 UU 61/2024 melanggar beberapa pasal UUD 1945 yakni:

  1. Pasal 17 Ayat (4) UUD 1945
    “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.”

Pemohon berargumen, frasa diatur dalam undang-undang” mengandung maksud harus ada pembatasan yang jelas dalam UU. Jika UU hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, maka UU itu tidak mengatur, tapi justru melepaskan pengaturan.

  1. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945
    Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum mensyaratkan kekuasaan dibatasi. Penghapusan batas dinilai bertentangan dengan prinsip itu.
  2. Pasal 23 UUD 1945
    APBN harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika APBN tersedot untuk belanja aparatur yang tidak proporsional, hak rakyat atas pelayanan publik tergerus.

Hingga Kamis (19/11) belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Sidang perdana juga belum dijadwalkan MK.

Dalam perkara sejenis sebelumnya, Pemerintah dan DPR biasanya berargumen bahwa pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden dan penentuan jumlah kementerian adalah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka pembentuk UU yang tidak bisa diintervensi MK.

Pemerintah juga kerap berargumen, kabinet yang besar dibutuhkan untuk spesialisasi. Urusan yang dulu digabung, seperti pendidikan tinggi dan pendidikan dasar, perlu dipisah agar lebih fokus.

Jika MK mengabulkan permohonan, dampaknya tidak sederhana. Sekitar 15 kementerian harus dilebur atau digabung. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara harus direvisi total.

Namun jika MK menolak permohonan, Pasal 15 UU 61/2024 tetap berlaku. Presiden tetap bisa membentuk kementerian tanpa batas jumlah.

Ada juga kemungkinan jalan tengah: MK menolak permohonan, tapi dalam pertimbangan hukumnya memberikan peringatan konstitusional agar Presiden dan DPR memperhatikan prinsip efisiensi dan proporsionalitas dalam membentuk kementerian.

Hingga kini, belum ada putusan MK yang menyatakan Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD 1945. Permintaan pembatasan maksimal 34 kementerian masih merupakan petitum pemohon, bukan ketentuan hukum yang telah berlaku kembali.

Yang bikin gugatan ini makin panas, kabinetnya bukan cuma 49, tapi sudah tujuh kali reshuffle.

Data terbaru per 31 Oktober 2026: Prabowo sudah merombak susunannya tujuh kali sejak Oktober 2024. Reshuffle terbaru pada 1 Oktober 2026 menaikkan jumlah kementerian dari 48 menjadi 49.

Setelah reshuffle ketujuh, kabinet berisi 49 kementerian yang dipimpin 49 menteri dan 57 wakil menteri. Dua pekan kemudian, Presiden Prabowo melantik empat wamen tambahan lagi.

Sekarang ada delapan Menteri Koordinator, naik dari empat di era Jokowi. Salah satunya Menko baru, Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sambil tetap rangkap Menteri ESDM. (NVR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *