YOGYAKARTA, AKURATNEWS.co – Menyikapi sikap PP Muhammadiyah yang akhirnya menerima pengelolaan tambang dari pemerintah, forum aktivis Cik Di Tiro menggelar aksi simbolik di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) Yogyakarta yang menjadi lokasi rapat pleno PP Muhammadiyah, Sabtu (27/7).
Dalam aksi kali ini, massa aktivis membawa dua spanduk dan sejumlah poster. Salah satu spanduk mengandung sindiran untuk PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Spanduk tersebut bertuliskan ‘Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang’.
Untuk diketahui, doa qunut memang jadi salah satu perbedaan Muhammadiyah dan NU dalam melaksanakan ibadah shalat Subuh. Warga NU melantunkan doa qunut, sedangkan Muhammadiyah tidak.
PBNU sendiri telah lebih dulu menerima izin pengelolaan tambang, sedangkan PP Muhammadiyah akan mengumumkannya secara resmi di rapat pleno 27-28 Juni 2024.
Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki menjelaskan, aksi simbolik ini mendesak agar PP Muhammadiyah menolak tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.
“Kita mengingatkan Muhammadiyah menjaga kewarasan, akal sehat bahwa ormas itu tugasnya menjadi masyarakat sipil, organisasi yang mengontrol negara, pemerintah dan berpihak pada kepentingan warga negara,” kata Masduki usai aksi.
“Dalam kasus tambang ini, kami melihat penyakitnya, ancamannya, atau indikasinya ada tiga. Pertama, tambang itu merusak. Kedua, tambang itu merusak. Ketiga, tambang itu merusak,” sambungnya.
Masduki menerangkan, urusan tambang ini nantinya akan merusak tata kelola ormas itu sendiri. Pertambangan, lanjutnya, juga telah merusak hak-hak sipil warga negara. Sudah banyak korban terpapar bisnis ekstraksi ini.
“Ketiga, (tambang) merusak kekuatan alternatif dalam hal ini Muhammadiyah-NU sebagai masyarakat sipil dalam sistem demokrasi. Jadi, nggak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya,” tegasnya.
Dalam aksi ini, Forum Cik Di Tiro menyerahkan pernyataan lengkap ke panitia soal desakan penolakan pengelolaan tambang. Harapannya, pernyataan ini bisa menjadi masukan bagi PP Muhammadiyah.
Di aksi ini pula, salah seorang peserta membakar Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah.
“Sebagai simbol sudah merasa tidak nyaman bahwa beberapa hari ini Muhammadiyah condong menerima konsesi tambang,” pungkasnya.
Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung pun ikut menyayangkan sikap salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut. Dengan menerima izin usaha tambang, Rocky menilai Muhammadiyah yang biasanya jadi yang kritis di Indonesia masuk ke dalam jebakan oportunisme.
“Catatan kami dari masyarakat sipil bahwa elemen-elemen kritis dari Republik ini akhirnya masuk juga dalam jebakan oportunisme, jebakan pragmatisme,” kata Rocky seperti dilansir dari YouTube Rocky Gerung.
Ia pun mengatakan akan menantikan pernyataan Muhammadiyah soal alasan terima izin usaha tambang tersebut. Hal ini gegara dirinya ingat organisasi keagamaan ini sangat bersuara tentang masalah lingkungan dan krisis iklim.
“Kita lihat nanti pikiran Muhammadiyah kalo ada krisis lingkungan? Hal yang biasa diucapkan dengan tajam,” kata Rocky lagi.
Ia lantas mengingatkan jika salah satu tokoh Muhammadiyah, Busyro Muqoddas yang tak sekali dua kali aktif mengadvokasi kasus perusakan lingkungan oleh sejumlah perusahaan
“Bussyro Muqodas itu bolak balik ke Jawa Timur advokasi perusakan lingkungan, kita ingat bahwa Busyro jadi semacam pemandu nilai dari Muhammadiyah,” ucapnya.
Sayangnya, lanjut Rocky, Muhammadiyah kini tampak tergoyahkan dan masuk dalam jebakan pragmatisme yang kuat.
“Saksinya Pak Busyro itu yang gagal menghalangi atau akhirnya mengalah karena tekanan pragmatisme yang kuat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung sebelumnya menyebut organisasinya sepakat menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola tambang. Keputusan itu dibuat setelah rapat pleno pertengahan bulan ini.
Azrul mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian mendalam sebelum menerima izin tambang. Merujuk kajian itu, Muhammadiyah siap mengelola tambang setelah sebelumnya berdiskusi dengan para pakar sebelum mengambil keputusan itu. Mereka mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi ekonomi, bisnis, aspek sosial, budaya, hukum, dan HAM dan lingkungan selama tiga bulan terakhir ini.
Kesimpulannya, Muhammadiyah menerima tambang karena Indonesia masih belum bisa melakukan transisi energi. Jika manusia melepas ketergantungan terhadap batu bara, ucapnya, maka dunia akan gelap gulita.
Azrul pun memastikan Muhammadiyah akan menambang dengan memperhatikan dampak lingkungan. Mereka mengusung program tambang hijau. (NVR)