JAKARTA, AKURATNEWS.co – Kasus keracunan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa titik Jakarta Barat akibat dugaan kontaminasi bakteri menjadi alarm serius bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
Menyikapi hal itu, BGN langsung melakukan pembenahan besar-besaran dengan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak ada lagi kasus serupa dengan target ambisius: zero case alias nol kasus kontaminasi pangan.
Langkah cepat ini diumumkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan SPPG yang diikuti 500 peserta dari seluruh wilayah Jakarta Barat pada 18–19 Oktober 2025.
Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap seluruh proses pengelolaan MBG mulai dari kebersihan dapur, pengolahan bahan pangan, pemorsian, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.
“Kami percaya semua SPPG sudah menjalankan SOP. Namun, yang perlu diperkuat adalah konsistensi dan keberlanjutannya. Harus ada kepatuhan penuh agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman dan bergizi,” ujar Teguh Imani Sibuea, Staf Badan Gizi Nasional (BGN) saat membuka kegiatan bimtek.
Dalam bimtek tersebut, peserta dilatih untuk mengidentifikasi risiko, mengambil langkah pencegahan dini, dan menerapkan prosedur standar keamanan pangan di unit kerja masing-masing.
Kegiatan ini juga melibatkan pemateri lintas sektor dari BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, serta Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).
BGN kini menetapkan sejumlah standar baru yang lebih ketat untuk seluruh SPPG. Selain memperkuat kontrol internal, beberapa langkah strategis juga mulai diterapkan secara nasional, di antaranya:
- Rapid test food berkala oleh Balai POM untuk memastikan tidak ada bahan makanan yang terkontaminasi.
- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal wajib untuk semua dapur layanan MBG.
- Penggunaan air bersih berstandar kesehatan dan sterilisasi alat makan dengan air panas 80°C.
- Pemasangan CCTV di dapur SPPG guna menjamin transparansi dan pengawasan proses produksi makanan.
“Keamanan pangan dimulai dari tangan-tangan penjamah yang kompeten. Karena itu, kami memperkuat kapasitas SDM di lapangan agar memahami prinsip higienitas, sanitasi, dan pengendalian risiko pangan,” tegas Dr. Nurjaeni, Ph.D., Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN.
Bimtek Jakarta Barat ini merupakan bagian dari rangkaian bimtek nasional serentak yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN di 34 kabupaten/kota di enam provinsi. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 30.000 peserta yang terdiri dari petugas dan relawan SPPG.
Nurjaeni menambahkan, langkah masif ini merupakan bentuk tanggung jawab BGN untuk memastikan program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjamin keamanan dan kepercayaan publik.
“Melalui bimtek ini, kami ingin membentuk jaringan penjamah pangan yang kompeten, beretika, dan berdedikasi tinggi. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan setiap anak Indonesia mendapat makanan yang sehat, layak, dan bergizi seimbang,” katanya.
Kasus keracunan MBG di Jakarta Barat sendiri menjadi titik balik penting bagi BGN. Lembaga ini bertekad mewujudkan target ‘Zero Case’ di seluruh Indonesia guna memastikan tidak ada lagi penerima manfaat yang terdampak makanan tidak layak konsumsi.
Pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan dan real-time, dengan monitoring lapangan, audit dapur, serta laporan harian dari setiap SPPG.
“Ini bukan sekadar program sosial, tapi tanggung jawab negara untuk menjaga kesehatan rakyatnya. Satu kasus saja sudah terlalu banyak,” ujar Teguh Imani menutup kegiatan bimtek tersebut.
Dengan langkah-langkah ketat dan sistematis ini, BGN berharap ke depan program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi simbol keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil dan bukan sekadar program populis, tetapi pelayanan publik yang aman, higienis, dan bermartabat. (NVR)