JAKARTA, AKURATNEWS.co – Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh meninggal dunia dalam kebakaran yang melanda rumahnya di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
Peristiwa ini memicu desakan agar tidak dipandang sebagai sebuah musibah biasa mengingat posisi strategis korban di lembaga audit negara.
Kebakaran terjadi di kediaman Haerul Saleh di Tanjung Barat. Penjelasan awal menyebut dugaan cairan pengencer cat atau tiner dari aktivitas renovasi sebagai pemicu api.
Hingga kini belum ada keterangan resmi waktu pasti kejadian dari kepolisian. Proses pemadaman dilakukan petugas Damkar Jakarta Selatan.
Walau tak menghanguskan seluruh bangunan rumahnya, namun Haerul Saleh terjebak dalam kobaran api dan ditemukan meninggal di lokasi.
Haerul Saleh sendiri bukan pejabat biasa. Sebagai Anggota IV BPK, portofolionya mencakup pengawasan sektor pangan, sumber daya alam, energi, infrastruktur, hingga pertanian.
Lembaga-lembaga di bawah kewenangannya mengelola triliunan rupiah uang publik. Posisi itu menempatkan Haerul sebagai sosok yang diduga memegang data krusial terkait audit negara.
Soal ini, Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) menegaskan diskusi publik tidak boleh berhenti pada kronologi kebakaran.
“Pertanyaan mendasar perlu dijawab transparan. Audit apa yang sedang di meja kerja Haerul Saleh, entitas mana yang diperiksa, proyek mana yang berpotensi menghasilkan temuan signifikan, serta siapa saja pihak yang berkepentingan atas hasil audit tersebut,” kata Hamdi di Jakarta, Jumat (8/5)
Ia pun menekankan keamanan seluruh dokumen, perangkat digital, dan jejak kerja korban harus dipastikan secara independen demi menjaga integritas data negara.
“Dalam perspektif investigasi modern, penyebab teknis hanyalah permulaan. Api menjelaskan mekanisme kematian, tetapi tidak menjelaskan latar belakang di balik situasi yang menimpa pemegang mandat audit strategis,” ujarnya.
Sejarah global menunjukkan tekanan terhadap auditor meningkat senyap ketika pengawasan menyentuh proyek skala besar, rantai distribusi energi, tambang, maupun kepentingan politik-ekonomi tertentu.
Konteks nasional saat ini diwarnai proyek strategis nasional bernilai raksasa, mulai dari bantuan sosial hingga distribusi logistik.
“Auditor merupakan penjaga pintu terakhir yang mencegah kebocoran anggaran bertransformasi menjadi kejahatan yang sempurna. Ketika salah satu penjaga meninggal dalam kebakaran, publik memiliki hak moral untuk meragukan narasi kebetulan,” kata Hamdi.
FORSIBER menyebut tuntutan transparansi bukan teori konspirasi, melainkan standar investigasi dasar negara yang menghargai integritas audit publik.
“Apabila negara terlalu cepat puas dengan penjelasan teknis tanpa pendalaman, hal itu justru menyuburkan kecurigaan bahwa yang dilindungi bukan kebenaran faktual, melainkan stabilitas politik,” tegas Hamdi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi Polri dan Puslabfor terkait hasil olah TKP penyebab pasti kebakaran. BPK belum merilis pernyataan detail soal audit yang ditangani Haerul Saleh sebelum wafat.
“Negara harus menyadari bahwa menutup kasus ini dengan label ‘musibah’ secara terburu-buru hanya akan memicu ledakan mosi tidak percaya. Tidak ada kematian pejabat pengawas keuangan yang boleh dianggap sederhana sebelum seluruh keterkaitan kepentingan dibedah tuntas,” tutup Hamdi. (NVR)