JAKARTA, AKURATNEWS.co – Komisi II DPR mengungkap sebuah fakta terkait penggunaan jet pribadi hingga pesta dugem yang diduga dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Bali pada 10 Januari 2024 lalu.
Fakta tersebut diungkap dalam rapat dengan pendapat (RDP) antara KPU dengan Komisi II DPR pada Rabu, (15/5).
Di RDP itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Rezka Oktoberia mencecar Ketua KPU, Hasyim Asyari terkait penggunaan jet pribadi saat mengecek logistik Pemilu 2024.
“Saya mendapatkan data penggunaan private jet (jet pribadi) pada 10 Januari 2024 dengan manifest nama 13 orang,” ungkap Rezka.
Jadwal penerbangan jet pribadi yang disewa KPU ini Halim Perdanakusuma-Denpasar Bali.
“Saya mau tanya ini menggunakan private jet buat apa buat ke mana bawa apa?” tanya Rezka.
Sebab menurutnya, Bali ini bukan tempat untuk pesawat komersil sulit didapat.
“Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali?” tanya dia lagi.
Rezka menegaskan, bahwa dirinya telah mengantongi identitas anggota KPU yang berada dalam jet pribadi itu.
“Saya ada nama-nama yang ikut di dalamnya. Jadi jangan sampai anggaran yang diberikan Rp76 triliun itu tidak tepat sasaran. Kita minta nanti tolong dijawab dan jelaskan apakah betul ada penggunaam private jet? Jika ada ini menggunakan APBN atau dananya apa?” tanya Rezka.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, bahwa Komisi II DPR wajib mengingatkan kepada para komisioner, baik itu KPU maupun Bawaslu. Termasuk mereka yang bertugas ditingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
Selain jet pribadi, hal lain yang tak kalah mencengangkan adalah temuan pesta dugem yang diduga dilakukan anggota KPU. Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Riswan Tony,
“Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang Rp76 triliun itu kaget. Akibatnya, ya sudah, ada yang kayak Don Juan. Nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar, itu pasti DKPP tahu, nggak mungkin nggak tahu. Belum lagi wanitanya. Pak Heddy nih cengar-cengir saja nih,” ujar Tony.
“Jangan gaya-gayaan, nggak perlu gaya-gayaan di atas jabatan yang bukan adalah uang pribadi bapak ibu,” imbuhnya.
Ia kemudian mengingatkan agar temuan ini menjadi perhatian serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi hal ini, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari merespons mengenai tudingan anggota Komisi II DPR ini. Ia menyebut, pesawat jet pribadi ini memang disewa KPU untuk memonitor logistik Pemilu 2024 di berbagai daerah.
“Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh, dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab? Memang untuk memastikan surat suara, terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu,” ujar Hasyim di Gedung DPR, Rabu (15/5) malam.
Menurutnya, KPU cuma memiliki waktu selama 75 hari untuk pengadaan logistik di Pemilu 2024. Dia mempertanyakan siapa yang akan disalahkan jika pengadaan logistik gagal. “Tahu enggak teman-teman pengadaan logistik cuma 75 hari siapa yang enggak spot jantung? Kalau gagal siapa yang dituduh gagal?” ucap Hasyim. (NVR)