JAKARTA, AKURATNEWS.co – Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan deflasi sebesar 0,18% pada Juli 2024 disoroti sejumlah pihak.
Pasalnya, deflasi ini telah terjadi selama tiga bulan berturut-turut, dimulai pada Mei 2024 dengan penurunan harga sebesar 0,03%, diikuti Juni 2024 sebesar 0,08%, dan Juli 2024 sebesar 0,18%.
Salah satu sorotan datang dari anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati Ia menguraikan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang utama deflasi pada Juli 2024, dengan kontribusi sebesar 0,97% dan andil deflasi sebesar 0,285.
Komoditas yang paling berpengaruh dalam deflasi bulan ini termasuk bawang merah, cabai merah, tomat, dan daging ayam ras, masing-masing dengan kontribusi deflasi sebesar 0,11%, 0,09%, 0,07%, dan 0,04%.
Menurut Anis, deflasi sering dianggap sebagai fenomena ekonomi yang menguntungkan karena penurunan harga barang. Namun, ia menekankan bahwa deflasi juga menandakan penurunan permintaan barang yang disebabkan oleh pelambatan ekonomi, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan dan memperkecil jumlah uang beredar.
“Penurunan permintaan yang menyebabkan deflasi harus diwaspadai karena dapat menurunkan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi akan tertekan. Selain itu, pelemahan permintaan dapat mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi baru atau ekspansi usaha,” ujar Anis di Jakarta, baru-baru ini.
Anis yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan juga mencatat bahwa deflasi ini berkaitan dengan turunnya pendapatan kelas menengah di Indonesia.
Selama enam bulan terakhir, daya beli kelas menengah mengalami penurunan signifikan, yang mengakibatkan mereka harus menggunakan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari.
Laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menyebutkan bahwa sekitar 8,5 juta kelas menengah terpaksa turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah.
Dalam menanggapi situasi ini, Anis mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret guna mengatasi dampak deflasi, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 sebesar 5,05% (YoY) menunjukkan penurunan dibandingkan kuartal I 2024 yang mencapai 5,11% (YoY),” jelasnya.
Untuk jangka pendek, Anis menyarankan perlunya perlindungan sosial bagi kelas menengah, termasuk dukungan untuk konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Sementara untuk jangka panjang, ia merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja agar lebih berpihak pada pekerja. (NVR)