JAKARTA, AKURATNEWS.co – Rencana pemerintah mengeluarkan BBM baru pada 17 Agustus 2024 dipandang akan membuat masalah baru.
Hal ini dkatakan ekonom senior INDEF, Faisal Basri. Ia menilai, kondisi Indonesia yang saat ini masih menjadi importir gula. Padahal di lain sisi, pemerintah tengah menggenjot penggunaan bioetanol sebagai campuran bensin.
“Menyelesaikan masalah dengan menciptakan lebih banyak masalah baru. Kayak dulu premium dibunuh, muncul pertalite, pertalite (mau) dibunuh, muncul macam (BBM baru) gak tahu,” ucap Faisal usai Diskusi Publik INDEF di Jakarta, Selasa (16/7).
“Ada perintah dari Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), Pertamina disuruh beli pabrik bioetanol di Brasil. itu solusinya jalan pintas semua, ternyata gagal. Emangnya mau saja kayak gitu, transaksional semua?” sambung Faisal.
Jika pemerintah Indonesia ngotot meluncurkan produk BBM baru yang diklaim rendah sulfur, Faisal menduga hal itu mungkin di kelas solar. Namun, ia tetap heran mengapa upaya tersebut baru dicetuskan sekarang.
Faisal mengklaim sudah pernah menyampaikan cara-cara bagaimana mengelola minyak dan gas bumi Indonesia. Itu disampaikan saat dirinya menjadi ketua Tim Tata Kelola Migas pada 2014-2015 lalu.
“Sudah ada semua rekomendasinya. Bagaimana supaya harga BBM gak gonjang ganjing dengan harga minyak, (harus) ada tabungan atau buffer-nya, gitu-gitu,” ungkap Faisal.
“Mengurangi sulfur ada namanya revitalisasi kilang. Masa sih karena standar kita sulfurnya tinggi, kita beli (minyak) yang sulfurnya rendah terus kita campur?” imbuhnya.
Sebelumnya, isu BBM baru mencuat dari Kementerian ESDM. Ini muncul ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bakal ada pembatasan BBM subsidi setelah 17 Agustus 2024.
Terkait rencana peluncuran BBM jenis baru pada 17 Agustus mendatang ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan, BBM baru itu akan rendah kadar belerang atau sulfur dan ramah lingkungan.
“Kalau rendah sulfur ini akan mulai tapi sebagai pilot, 17 (Agustus) itu adalah semacam kick-off-nya mau mulai di sana,” kata Agus, Jumat (12/7) lalu.
Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur masih dicari. Pasalnya, harus sesuai standar emisi Euro 5, yakni kadar sulfur di bawah 50 parts per million (ppm).
“Jadi gini, kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Sekarang kan kita masih 500 ppm-an. Kalau standarnya Euro 5 kan harus di bawah 50. Menuju itu kan ongkosnya ada, tapi kilang kita belum kelar di Balikpapan,” jelas Arifin.(NVR)