JAKARTA, AKURATNEWS.co – Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan serius di awal pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2024, Indonesia kembali mengalami deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan, yang merupakan deflasi kelima berturut-turut sepanjang tahun ini.
Hal tersebut diamini Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati. Ia melihat situasi ini tidak lazim dan menandakan adanya tekanan besar dalam perekonomian nasional.
“Deflasi berturut-turut ini bukan hal biasa dan mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia sedang berada dalam tekanan yang cukup berat,” kata Anis di Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, deflasi dimulai pada Mei 2024 dengan angka 0,03 persen, lalu meningkat di Juni sebesar 0,08 persen dan mencapai puncaknya pada Juli dengan 0,18 persen. Meski sempat membaik di Agustus menjadi 0,03 persen, deflasi kembali memburuk pada September.
Anis menjelaskan bahwa tren deflasi yang berkepanjangan ini mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat, yang disebabkan berbagai faktor, termasuk berkurangnya pendapatan kelas menengah dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur.
“Masyarakat cenderung menahan konsumsinya karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, ditambah dengan meningkatnya PHK di sektor industri,” ungkapnya.
Legislator PKS ini juga menekankan perlunya analisis dari sudut pandang permintaan (demand) dan penawaran (supply) untuk memahami dampak deflasi ini terhadap perekonomian.
Perlambatan ekonomi global turut memperparah penurunan permintaan konsumen, yang terlihat dari pertumbuhan kredit UMKM yang hanya mencapai 5,68 persen pada pertengahan 2024, jauh di bawah kredit usaha besar yang tumbuh 15,89 persen.
Selain itu, data Purchase Managers’ Index (PMI) menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia mengalami kontraksi sejak Juli 2024, dengan PMI berada di bawah angka 50 selama tiga bulan berturut-turut hingga September.
Kabinet baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto pun menghadapi tantangan besar untuk mengatasi tekanan ekonomi ini.
Anis menyoroti bahwa Presiden terpilih Prabowo memiliki target ambisius, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Namun, menurutnya, target ini perlu ditinjau kembali mengingat kondisi ekonomi global dan domestik yang penuh ketidakpastian.
“Pertumbuhan 8 persen bukanlah hal yang mudah, terutama jika berkaca pada sepuluh tahun terakhir di mana pertumbuhan ekonomi kita stabil di kisaran 5 persen,” jelas Anis.
Kondisi ekonomi global yang lemah, tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, serta peningkatan proteksionisme, dinilai akan menekan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Anis juga mengingatkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari International Monetary Fund (IMF) pada 2024 hanya mencapai 3,2 persen, dan diperkirakan akan tumbuh sedikit lebih tinggi di 2025 sebesar 3,3 persen.
“Dengan situasi seperti ini, target 8 persen perlu direvisi agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi global dan nasional,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 serta menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong konsumsi dan investasi di tengah tekanan ekonomi.
“Langkah-langkah konkret diperlukan untuk menggairahkan kembali perekonomian dan mencegah stagnasi yang lebih dalam,” pungkas Anis.
Maraknya PHK yang menyebabkan deflasi dan menurunnya daya beli rakyat juga dibenarkan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad.
Dipaparkannya, gelombang PHK di sektor formal akibat ketidakstabilan ekonomi menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran.
“Hal ini memaksa masyarakat bergantung pada tabungan atau mencari penghasilan di sektor informal, yang cenderung tidak stabil,” ujar Tauhid, baru-baru ini.
Berkaca dari sejumlah analisis di atas, maka tantangan bagi kabinet baru Prabowo-Gibran yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto semakin jelas yakni bagaimana mengatasi deflasi yang berkepanjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang berat. Mampu? Kita tunggu saja. (NVR)