PAPUA, AKURATNEWS.co – Seorang aktivis anti-korupsi di Papua Johan Rumkorem, melontarkan kritik keras terhadap mantan Bupati Waropen, YB, yang kini mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Papua. Dalam rilis yang diterima pada Senin (22/10), Johan menyebut YB sebagai figur yang tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut, mengingat sejumlah masalah yang membayangi rekam jejaknya selama memimpin Waropen.
“Memalukan jika seorang pemimpin dengan rekam jejak buruk malah dicalonkan untuk jabatan penting seperti Wakil Gubernur Papua,” ujar Johan. Ia menyatakan bahwa pengelolaan keuangan di Waropen selama masa kepemimpinan YB selalu mendapatkan opini Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang tidak transparan dan tidak akuntabel.
Dana Hibah Sinode GKI Rp 13 Miliar Tak Terbukti
Salah satu sorotan utama Johan adalah terkait dana hibah sebesar Rp 13 miliar yang dialokasikan untuk pelaksanaan Sidang Sinode GKI di Waropen. Menurut laporan hasil pemeriksaan BPK RI, penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas oleh YB, yang kala itu menjabat sebagai Ketua Panitia Sidang. “Dana hibah sebesar Rp 13 miliar itu tidak ada bukti penggunaannya yang jelas, termasuk Rp 5 miliar yang terkait langsung dengan YB dan Rp 8,5 miliar dari mantan Pelaksana Tugas (Plt) Keuangan YRY,” tambah Johan.
Johan mendesak agar proses hukum terkait penggunaan dana hibah ini segera dilakukan setelah pemilihan kepala daerah selesai. “Oknum-oknum yang terlibat harus diperiksa, dan bila perlu, dilakukan pembersihan di Waropen,” tandasnya.
Desakan Pembersihan oleh Pemerintah Pusat
Johan juga mengungkapkan harapannya agar pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa memerintahkan Aparat Penegak Hukum (APH) di Papua untuk menindak tegas praktik korupsi di daerah tersebut. “Banyak anggaran yang dikucurkan dari Jakarta tidak sampai ke masyarakat, malah dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk memperkaya diri sendiri,” ujar Johan.
Kritik Terhadap Penegakan Hukum di Papua
Lebih lanjut, Johan mengkritik penegakan hukum di Papua yang dianggapnya lemah dan penuh dengan pembiaran. Menurutnya, ada oknum-oknum dalam APH yang justru terlibat dalam praktik korupsi tersebut. “Masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan pada APH di Papua karena adanya indikasi permainan oleh oknum-oknum tersebut. Setelah Pilkada selesai, kami akan terus mendesak agar para pelaku ini diproses hukum,” tegasnya.
Peringatan Terhadap Masyarakat Papua
Johan juga mengingatkan masyarakat Papua agar lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin. “Jangan tertipu dengan kampanye dan janji-janji politik yang tidak realistis,” katanya. Menurutnya, ASN di Waropen sendiri sudah banyak yang tidak lagi mendukung YB karena rekam jejaknya yang dianggap tidak kredibel.
Johan berharap agar Pilkada Papua kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar bersih, jujur, dan mampu memperbaiki tata kelola keuangan di Papua, terutama di daerah-daerah seperti Waropen yang selama ini mengalami banyak masalah./Ib