MAKASSAR, AKURATNEWS.co – Dalam rangka membangun pemahaman bersama mengenai implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) jelang Pilkada 2024 yang diharapkan berjalan dengan integritas dan profesionalisme tinggi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu.
Di Rakor ini 518 penyelenggara pemilu dari seluruh Indonesia dikumpulkan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 24-26 Oktober 2024.
Terkait agenda ini, Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, Rakor ini juga sebagai langkah preventif menekan potensi pelanggaran KEPP dalam Pilkada mendatang.
“Kami berharap Rakor ini menyatukan persepsi semua penyelenggara mengenai pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas,” ujar Heddy.
Data DKPP menunjukkan, pelanggaran etik cenderung lebih banyak terjadi pada Pilkada dibandingkan Pemilu. Hingga 25 Oktober 2024, DKPP telah menerima 565 aduan pelanggaran KEPP, yang hampir dua kali lipat dibandingkan 2023 yang hanya mencapai 325 aduan.
“Bulan Oktober masih berjalan, namun jumlah aduan telah mencapai 173 persen dari tahun lalu. Hal ini menjadi pengingat bagi penyelenggara untuk bekerja dengan baik dan meminimalisir pelanggaran pada Pilkada 2024,” jelas Heddy.
Aduan tersebut, yang melibatkan pelanggaran integritas serta etika penyelenggara, menekankan perlunya peningkatan kualitas pengawasan. DKPP berharap Rakor ini dapat meminimalisir aduan pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada.
518 penyelenggara pemilu yang hadir dalam Rakor ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia bagian tengah dan timur, meliputi 21 provinsi antara lain Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sulawesi, hingga Kalimantan yang terdiri dari 21 Ketua KPU tingkat provinsi, 21 Ketua Bawaslu tingkat provinsi, 238 Ketua KPU tingkat kabupaten/kota, serta para Ketua Bawaslu tingkat kabupaten/kota.
“Kami melibatkan seluruh perwakilan penyelenggara dari 21 provinsi agar seluruh tingkatan penyelenggara dapat memahami dan menerapkan prinsip KEPP dengan baik,” kata Heddy.
Dalam Rakor ini, para peserta mendapatkan materi dan arahan dari sejumlah narasumber penting, termasuk Ketua KPU, Ketua Bawaslu, pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kapolda Sulawesi Selatan, Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, serta tokoh penyelenggara pemilu seperti Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP periode 2012-2017.
Materi yang disampaikan mencakup pentingnya implementasi etika penyelenggara, prinsip integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, serta upaya kolaboratif menjaga stabilitas keamanan dalam proses pemilu.
Melalui Rakor ini, DKPP berharap para penyelenggara pemilu memiliki pemahaman yang sama untuk menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjunjung tinggi integritas. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya DKPP untuk memastikan Pilkada serentak mendatang berjalan transparan dan profesional. (NVR)