TEL AVIV, AKURATNEWS.co – Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu kembali memicu kontroversi dengan pernyataannya yang menyindir Palestina.
Dalam wawancara dengan Channel 14 Israel pada Kamis (8/2), Netanyahu menyarankan agar negara Palestina didirikan di Arab Saudi, bukan di tanah yang diklaim sebagai milik rakyat Palestina.
“Saudi bisa menciptakan negara Palestina di Arab Saudi, mereka punya banyak lahan di sana,” kata Netanyahu dalam wawancara tersebut.
Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Arab Saudi, meskipun sebelumnya ada spekulasi mengenai kemungkinan normalisasi hubungan kedua negara. Arab Saudi berulang kali menegaskan bahwa mereka hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalur yang jelas menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Namun, Netanyahu menolak gagasan tersebut dan menegaskan bahwa keberadaan negara Palestina justru menjadi ancaman keamanan bagi Israel.
“Terutama bukan negara Palestina. Setelah 7 Oktober? Anda tahu apa itu? Gaza dipimpin oleh Hamas, itu adalah negara Palestina, dan lihat apa yang terjadi,” ujar Netanyahu, merujuk pada serangan Hamas terhadap Israel yang memicu konflik berkepanjangan di Gaza.
Komentar Netanyahu ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk dari Arab Saudi. Tak lama setelah pernyataan tersebut, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan kembali sikapnya bahwa kerajaan akan terus berupaya mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
“Yang Mulia menegaskan bahwa Arab Saudi akan terus berupaya tanpa henti untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal itu,” bunyi pernyataan resmi Kerajaan Saudi.
Menanggapi pernyataan Netanyahu, anggota Dewan Syura Arab Saudi, Yousef bin Trad Al-Saadoun memberikan respon tajam. Dalam opini yang dimuat di surat kabar Saudi Okaz, Al-Saadoun menyindir bahwa sebaiknya Israel dipindahkan ke Alaska atau Greenland jika tanahnya ingin direlokasi. Ia juga mengkritik kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah yang dinilainya gegabah dan mengabaikan saran para ahli.
Selain dari Saudi, kecaman terhadap pernyataan Netanyahu juga datang dari Palestina dan Mesir. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut usulan Netanyahu sebagai tindakan rasis dan anti-perdamaian, serta pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan stabilitas regional. Sementara itu, Mesir menyatakan bahwa komentar Netanyahu tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum internasional serta Piagam PBB.
Ketegangan antara Israel dan Palestina terus meningkat sejak konflik terbaru pecah pada Oktober 2023. Dengan komentar terbaru dari Netanyahu, prospek perdamaian di kawasan semakin suram, sementara tekanan internasional terhadap Israel juga semakin besar. (NVR)