JAKARTA, AKURATNEWS.co – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah dianugerahi penghargaan sebagai Tokoh Penjaga Etika Penyiaran Publik dalam ajang Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2026.
Pemberian penghargaan bagi pemangku kebijakan yang dinilai berdedikasi, berintegritas, dan berkontribusi nyata dalam tugas kenegaraan itu dilaksanakan di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/4).
Ubaidillah menyebut, penghargaan ini jadi pemicu bagi lembaga penyiaran televisi dan radio serta masyarakat untuk lebih giat menjaga kualitas penyiaran dengan mengedepankan etika.
“Ini motivasi bagi kita semua, dari televisi, radio, hingga insan penyiaran untuk lebih kuat lagi, adaptif dalam meningkatkan kualitas penyiaran dengan menjadikan etika sebagai pondasi siaran. Kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, ini untuk insan penyiaran seluruh Indonesia,” ujarnya usai menerima penghargaan.
Menurutnya, penghargaan ini relevan dengan langkah Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyatakan insan penyiaran harus berkontribusi maksimal lewat dunia penyiaran sesuai kapasitas masing-masing.
“Kita yang di penyiaran tentu akan berkontribusi secara maksimal melalui dunia penyiaran. Pun demikian yang lain sesuai kapasitas di bidangnya masing-masing. Jadi momentum ini sebagai pijakan untuk terus menjaga iklim demokratis dunia penyiaran sekaligus mengawal pemerintahan presiden hari ini,” lanjut Ubaidillah.
Ubaidillah sendiri bukan nama baru di dunia penyiaran. Ia mulai berkiprah pada 2012 sebagai tim pemantau lembaga penyiaran di KPI Pusat. Pada 2014–2016, ia terpilih menjadi Anggota KPI Daerah Jakarta. Periode 2016–2019 ia menjabat Anggota KPI Pusat, lalu menjadi Ketua KPI Pusat periode 2022–2025.
Sejumlah tulisannya tentang dunia penyiaran dipublikasikan di berbagai media. Tahun lalu, ia meluncurkan buku berjudul: Media, Penyiaran, dan Pesantren’. Di luar itu, Ubaidillah aktif sebagai delegasi Indonesia dalam pertemuan penyiaran lintas negara.
KWP Award 2026 diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai konsisten menjaga marwah lembaga dan berdampak pada kepentingan publik. (NVR)