JAKARTA, AKURATNEWS.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memakan korban. Rentetan kasus keracunan di berbagai daerah memunculkan kritik tajam terhadap cara pemerintah merespons krisis.
Alih-alih perbaikan sistem, publik menilai yang muncul hanya pengulangan kata evaluasi tanpa dampak nyata.
Pola respons pun nyaris identik setiap kali korban berjatuhan. Pemerintah menyampaikan keprihatinan, menjanjikan evaluasi, memperbaiki SOP, memperketat pengawasan, lalu program kembali berjalan sampai kasus berikutnya muncul.
“Publik akhirnya melihat bahwa yang terus diproduksi bukan perbaikan sistem, melainkan pengulangan diksi,” kata Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) di Jakarta, Kamis (14/5).
Masalah terbesar dari pola ini adalah kata evaluasi yang berubah fungsi. Seharusnya evaluasi menghasilkan perubahan terukur, penurunan risiko, dan penghentian pola kegagalan yang sama. Dalam praktik MBG, keracunan tetap muncul dengan pola seragam.
Makanan diduga basi, distribusi tidak higienis, pengawasan lemah, rantai pasok tidak siap, dan dapur massal dipaksa mengejar target besar dalam waktu cepat. Ketika korban terus muncul meski pemerintah berkali-kali mengklaim sudah melakukan evaluasi, publik mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya dievaluasi.
“Yang dievaluasi itu sistemnya, atau hanya narasinya?” tandas Hamdi.
Kata evaluasi pun akhirnya kehilangan makna substantif dan cenderung menjadi sebuah tameng politik karena terlalu sering dipakai tanpa dampak terlihat.
Semakin sering pemerintah mengucapkannya, semakin kuat persepsi bahwa negara gagal mengendalikan program nasional yang menyangkut kesehatan anak-anak.
Secara psikologis, pengulangan diksi yang sama setiap kali tragedi muncul dibaca publik sebagai tanda kebingungan birokrasi. Negara tampak tidak punya formula penyelesaian selain mengulang janji setelah kejadian yang sama.
Sensitivitas persoalan meningkat karena korban adalah pelajar, balita, dan ibu hamil. Dalam isu publik lain, kegagalan teknis mungkin masih bisa ditoleransi sebagai risiko transisi kebijakan.
Namun ketika program yang membawa nama bergizi gratis berulang kali dikaitkan dengan keracunan massal, kontradiksi naratifnya menjadi destruktif.
“Program yang seharusnya identik dengan kesehatan justru berubah menjadi sumber ancaman kesehatan. Di titik ini krisis reputasi pemerintah mulai terbentuk serius,” ucap Hamdi lagi.
Publik juga melihat ketimpangan antara ambisi politik dan kesiapan lapangan. Pemerintah membangun citra MBG sebagai program monumental dan simbol keberpihakan kepada rakyat.
Namun rentetan keracunan menunjukkan infrastruktur pengawasan pangan nasional belum siap menopang distribusi makanan massal dalam skala besar.
“Akibatnya, setiap kasus keracunan tidak lagi dipandang sebagai insiden lokal. Publik menilai ini bukti bahwa percepatan program lebih diutamakan dibanding keamanan pelaksanaannya,” ucap Hamdi yang juga mantan jurnalis senior ini.
Kekecewaan terhadap implementasi MBG juga datang dari tokoh publik. Deddy Corbuzier. Ia mengaku menyesal pernah membela program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu disampaikan dalam podcast bersama pakar hukum Feri Amsari yang tayang di kanal YouTube Deddy pada 11 Mei 2026.
Awalnya Deddy menilai MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
“Waktu itu saya bela mati-matian program MBG, karena menurut saya pribadi pada saat itu program ini mulia banget,” ungkap Deddy.
Seiring waktu, ia kecewa dengan pelaksanaan di lapangan karena rantai distribusi berantakan, anggaran bocor, dan kurangnya pengawasan serta pilot project.
“Essentially memang bagus program ini, namun melihat di lapangan, supply chain yang berantakan, anggaran bocor di lapangan, nggak ada piloting,” ucapnya.
Ia juga menyinggung kasus viral mitra SPPG yang berjoget sambil memamerkan insentif harian Rp6 juta. Menurutnya, itu menunjukkan kurangnya kontrol dalam pelaksanaan program.
Deddy dan Feri Amsari juga sepakat bahwa ide penguasa sering bagus di atas kertas tetapi kacau saat diimplementasikan.
Meski kecewa, Deddy menegaskan tetap mendukung tujuan MBG. Ia berharap pemerintah memperbaiki sistem pengelolaan, distribusi, dan pengawasan agar program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Kembali ke Hamdi Putra, ia menekankan ukuran keberhasilan evaluasi bukan jumlah rapat, inspeksi, atau konferensi pers.
“Ukurannya adalah berhentinya korban baru. Ketika korban terus muncul, publik menyimpulkan negara hanya sibuk mengelola persepsi, bukan menyelesaikan akar masalah,” tandasnya.
Dikatakannya, dalam komunikasi politik, kondisi ini berbahaya. Kata evaluasi yang awalnya untuk menenangkan publik perlahan berubah menjadi simbol ketidakmampuan negara mengambil tindakan tegas.
“Jika pola ini berulang, yang runtuh bukan hanya kepercayaan terhadap MBG. Kredibilitas pemerintah dalam mengelola program sosial berskala nasional juga ikut dipertaruhkan,” tutupnya. (NVR)