JAKARTA,AKURATNEWS.co — Pemerintah menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027. Melalui pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, Kementerian Pariwisata menargetkan peningkatan kontribusi sektor ini terhadap devisa, penciptaan lapangan kerja, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6).
Menurut Widiyanti, tema pembangunan nasional tahun depan, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”, sejalan dengan upaya memperkuat daya saing sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pada 2027, Kementerian Pariwisata akan memfokuskan program pada penyelesaian 10 destinasi prioritas serta pengembangan tiga destinasi regeneratif. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat kualitas destinasi sekaligus memperluas manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat lokal.
Sejumlah target ambisius pun dipasang. Kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 17,6 juta hingga 19,1 juta kunjungan. Sementara devisa pariwisata diproyeksikan menembus 25,5 miliar hingga 28,6 miliar dollar AS. Di sisi domestik, perjalanan wisatawan nusantara diperkirakan mencapai 1,28 miliar perjalanan, sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata ditargetkan mencapai 27,33 juta orang.
Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ditargetkan meningkat menjadi 4,7–4,8 persen, dengan nilai investasi pariwisata mencapai Rp71 triliun.
Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai intervensi, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan promosi, pengembangan atraksi dan event berkelas, hingga pembangunan destinasi dan rantai pasok industri pariwisata yang lebih inklusif.
Namun, upaya tersebut dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran. Berdasarkan alokasi indikatif yang diterima Kementerian Pariwisata, anggaran tahun 2027 sebesar Rp1,01 triliun atau turun hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada program pariwisata dan pendidikan vokasi.
Meski demikian, Kementerian Pariwisata menegaskan akan tetap menjaga efektivitas penggunaan anggaran agar setiap program mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan industri.
Widiyanti menilai, dukungan anggaran yang memadai bukan sekadar kebutuhan kelembagaan, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat regional maupun global.
Optimisme tersebut didukung oleh hasil sejumlah program yang telah berjalan. Salah satunya pengembangan desa wisata yang menunjukkan dampak positif terhadap kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Data Kementerian Pariwisata menunjukkan jumlah desa wisata yang terdata terus meningkat, sementara pendapatan sektor pariwisata pada desa-desa penerima penghargaan mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Di penghujung rapat kerja, Menteri Pariwisata menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR RI agar pembangunan pariwisata Indonesia dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat./Teg.