JAKARTA, AKURATNEWS.co – Di tengah ketidakpastian ekonomi-politik global, pemerintah didorong segera mentransformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi platform ekonomi pangan terintegrasi.
Langkah ini dinilai krusial agar program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto tidak sekadar menjadi program konsumsi, melainkan motor penggerak ekonomi nasional.
Hal ini diungkapkan ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo. Dikatakannya, model MBG saat ini masih terlalu berorientasi pada distribusi makanan dan penyerapan anggaran, sehingga rentan terhadap tekanan global.
“MBG terlalu sederhana jika hanya menjadi program distribusi makanan. Ia harus ditransformasi menjadi mesin ekonomi pangan nasional,” kata Bram di sela dialog media di Jakarta, Selasa (31/3).
Bram menjelaskan, dalam kondisi geo politik global yang memanas, termasuk konflik kawasan seperti Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS), program berbasis konsumsi seperti MBG berisiko tinggi terguncang.
Lonjakan harga energi dan pangan global, menurutnya, dapat langsung meningkatkan biaya program, menekan kualitas, hingga mempersempit cakupan penerima manfaat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi membebani fiskal negara.
“Kalau tetap dengan model lama, MBG bisa menjadi gunung es fiskal. Biaya terus naik, tapi ekonomi lokal tidak bergerak,” ujarnya.
Adidaya Institute mendorong perubahan paradigma besar dalam MBG, dari sekadar belanja sosial menjadi investasi ekonomi jangka panjang.
Artinya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, melainkan dari dampaknya terhadap ekosistem pangan nasional.
Dalam skema baru, kebutuhan bahan baku MBG yang mencapai puluhan juta porsi per hari harus diserap dari produksi dalam negeri, mulai dari petani, nelayan, peternak hingga pelaku UMKM pangan.
Dengan pendekatan ini, MBG diyakini mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan: meningkatkan pendapatan petani, memperkuat rantai pasok nelayan, serta mendorong tumbuhnya ekonomi desa.
“Petani punya pembeli pasti, nelayan masuk rantai pasok resmi, koperasi desa jadi pusat distribusi, dan UMKM pangan tumbuh. Uang negara berputar di dalam negeri,” jelas Bram.
Untuk mewujudkan transformasi tersebut, Adidaya Institute mengusulkan lima langkah strategis yakni;
1. Percepatan regulasi turunan
Pemerintah diminta segera merampungkan aturan teknis dari Perpres No. 115 Tahun 2025, khususnya terkait mekanisme serapan pangan lokal dan kontrak dengan produsen.
2. Kontrak serapan yang mengikat
Petani dan nelayan membutuhkan kepastian pasar melalui kontrak pembelian dengan harga referensi, penyesuaian inflasi, dan jaminan pembayaran tepat waktu.
3. Penguatan kelembagaan lokal
Program seperti Koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan, dan lumbung pangan harus menjadi tulang punggung rantai pasok MBG, sekaligus memperkuat ekonomi desa.
4. Buffer fiskal APBN
Pemerintah perlu menyiapkan cadangan anggaran untuk mengantisipasi lonjakan harga global agar kualitas dan cakupan MBG tetap terjaga.
5. Dashboard transparansi berbasis real-time
Sistem pemantauan terbuka dinilai penting untuk mengawasi biaya, serapan lokal, kualitas gizi, hingga dampak ekonomi daerah.
Sementara itu, Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan yang juga menjadi pembicara menilai, implementasi MBG di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan.
Ia menyoroti dugaan ketidakefisienan dapur SPPG, tekanan harga terhadap pelaku usaha kecil, hingga belum optimalnya keterlibatan sektor pendidikan dalam program tersebut.
“Jangan sampai program ini justru merugikan petani dan nelayan karena harga ditekan. Selain itu, sektor pendidikan juga harus dilibatkan agar dampaknya lebih luas,” ujarnya.
Ia juga menekankan jika program ini perlu evaluasi menyeluruh.
“Program ini bukan harus dihentikan tapi dievalusi secara menyeluruh,” tandasnya.
Di sisi lain, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng menekankan pentingnya kesiapan rantai pasok lokal dalam mendukung MBG.
Ia mencontohkan potensi sektor perikanan dan peternakan dalam negeri yang belum optimal, seperti di Nusa Tenggara Barat yang memiliki sumber daya ikan melimpah namun konsumsi domestik masih rendah.
“Jika dikelola dengan baik, MBG bisa menjadi penggerak sektor riil dari bawah,” katanya.
Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir 2026. Namun, tanpa perubahan model, program ini dinilai akan tetap berjalan dalam pola lama: membeli, memasak, dan membagikan makanan tanpa dampak ekonomi yang signifikan.
Adidaya Institute menegaskan bahwa dalam kerangka Big Push dan Big Bang pemerintahan Prabowo Subianto, MBG seharusnya menjadi jangkar permintaan nasional yang mampu menggerakkan seluruh ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.
“Negara bukan sekadar memberi makan. Negara harus membangun ekosistem pangan yang tahan krisis, berkelanjutan, dan menggerakkan ekonomi rakyat,” tutup Bram. (NVR)