JAKARTA, AKURATNEWS.co – Rilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada kuartal II 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi bahan perbincangan panas di kalangan pelaku pasar, ekonom, hingga publik.
Bagi pemerintah, capaian ini adalah bukti resiliensi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun, bagi banyak pengamat, angka tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar: seberapa akurat “speedometer” ekonomi Indonesia saat ini?
Dalam laporan World Economic Outlook Update Juli 2025, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan Indonesia di angka 4,8 persen, sementara Bank Dunia melalui Global Economic Prospects Juni 2025 memperkirakan 4,7 persen. Bahkan proyeksi domestik dari Bank Indonesia menempatkan pertumbuhan di rentang 4,7–5,1 persen, sementara Kementerian Keuangan menargetkan 5,0 persen dalam asumsi APBN.
Lembaga riset independen pun sepakat: INDEF memproyeksikan 4,8 persen dan LPEM FEB UI memprediksi 4,95 persen. Artinya, angka BPS melampaui seluruh perkiraan, bahkan melewati batas optimisme paling tinggi.
Terkait hal tersebut, ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai gap ini bukan sekadar selisih statistik.
“Angka tersebut berdiri sendirian, menantang konsensus suram yang telah disuarakan hampir semua lembaga kredibel,” ujar Achmad di Jakarta, Jumat (8/8).
BPS sendiri mencatat tiga motor utama di balik angka 5,12 persen ini yakni ekspor yang melonjak, industri pengolahan yang solid, dan konsumsi domestik yang tetap tangguh.
Ekspor barang dan jasa tumbuh 10,67 persen (yoy), berkontribusi 2,43 poin persen terhadap pertumbuhan. Nilai ekspor nonmigas semester pertama mencapai US$128,39 miliar, naik 8,96% secara kumulatif.
Ekspor ke AS naik 24,5 persen, Thailand 45,2 persen, Belanda 34,25 persen dan Singapura 28,93 persen. Sektor unggulan: tekstil, makanan dan minuman, produk kayu, furnitur, dan elektronik.
Industri pengolahan tumbuh 5,68 persen (yoy) dengan pangsa 18,59 persen terhadap PDB. Peningkatan kapasitas produksi, naiknya Indeks Kepercayaan Industri, dan ekspansi manufaktur menjadi indikator penguatan sektor ini.
Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,96 persen (yoy), berkontribusi 2,64 poin persen, didukung gaji ke-13 ASN, perayaan keagamaan, dan program bantuan sosial. Konsumsi pemerintah tumbuh 21,05 persen (qoq), mencerminkan belanja negara sebagai penopang momentum pertumbuhan.
Sementara itu, ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menegaskan, capaian ini bukan “ilusi statistik”. Menurutnya, Indonesia sedang mengalami pemulihan berbasis dua pilar: permintaan ekspor yang kuat dan penyerapan domestik yang stabil.
Meski demikian, anomali antara prediksi dan realisasi membuat sebagian kalangan mempertanyakan metodologi BPS. Ada dua skenario yang dibicarakan yakni:
-
Kelemahan metodologis. Iinstrumen penghitungan PDB dinilai belum sepenuhnya menangkap dinamika ekonomi digital, sektor informal, dan UMKM, sementara memberikan bobot berlebihan pada sektor yang datanya mudah diperoleh dari proyek pemerintah.
-
Potensi intervensi. Dalam iklim politik yang menjadikan angka pertumbuhan sebagai rapor keberhasilan, kekhawatiran muncul bahwa data mungkin “dipoles” demi citra positif pemerintah.
Ketidakcocokan antara “angka di speedometer” dan realitas di lapangan mengingatkan pada bahaya krisis kepercayaan terhadap data resmi.
Sejumlah pengamat mendorong dilakukannya audit metodologi oleh tim independen yang melibatkan ekonom, ahli statistik internasional, dan lembaga multilateral. Audit ini diharapkan memeriksa proses dari desain survei hingga pembobotan data, sekaligus memastikan independensi BPS dari tekanan politik.
Hasil audit nantinya perlu dipublikasikan utuh dan disertai peta jalan reformasi jika ditemukan kelemahan, atau akuntabilitas jika terbukti ada intervensi.
Terlepas dari perdebatan metodologi, struktur pertumbuhan kuartal II memberi sinyal penting: Indonesia mulai menggeser orientasi ekonomi menjadi lebih outward-looking melalui strategi export-led growth. Namun, pekerjaan rumah tetap banyak, mulai dari infrastruktur logistik, efisiensi pelabuhan, pemerataan pertumbuhan antarwilayah, hingga peningkatan produktivitas sektor manufaktur dan pertanian. (NVR)