JAKARTA, AKURATNEWS.co – Dentuman gas air mata, jeritan warga sipil, dan sirene ambulans yang terjebak di tengah massa menjadi potret getir demonstrasi yang merebak di berbagai wilayah Indonesia pekan lalu.
Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (APKI), wadah yang menaungi lebih dari 2.000 organisasi masyarakat sipil kemanusiaan, menyebut kondisi ini bukan lagi sekadar gejolak politik, melainkan sudah masuk tahap krisis kemanusiaan perkotaan.
APKI menilai tanda-tandanya nyata dari demo yang ricuh ini terlihat dari korban jiwa dan luka-luka dari berbagai pihak, akses terhadap layanan publik vital, mulai dari transportasi hingga kesehatan yang terganggu, serta rasa takut yang kian menghantui masyarakat.
“Ini soal kemanusiaan, setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi semua. Fokus kami adalah dampak kemanusiaan. Kami berdiri netral, semata-mata demi warga sipil rentan yang terjebak di tengah kekacauan,” tegas Ketua Umum Humanitarian Forum Indonesia (HFI), M. Ali Yusuf, di Jakarta, Kamis (4/9).
Konvenor APKI, Puji Pujiono menyoroti pentingnya menjaga integritas ruang gerak masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa nyawa bisa hilang hanya karena ambulans terhambat atau relawan terintimidasi.
“Setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa. Kami meminta jaminan keamanan dan prioritas akses untuk melaksanakan tugas kemanusiaan,” katanya.
Ditambahkan Country Director OXFAM di Indonesia, Maria Lauranti kekerasan hanya memperpanjang luka.
“Kekerasan melahirkan dendam yang mendalam, membuat penyelesaian masalah semakin sulit. Dialog yang tulus, meski berat, adalah satu-satunya jalan bermartabat bagi bangsa ini,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Direktur Eksekutif Forum Zakat (FOZ), Agus Budiyanto. Menurutnya, bangsa ini punya modal sosial yang harus kembali digali: solidaritas.
“Saatnya saling menjaga, bukan saling melukai. Bagi yang tidak turun ke jalan, tunjukkan solidaritas dengan cara lain. Jangan menyebarkan disinformasi yang justru memperkeruh suasana,” ucapnya.
Sementara Direktur Kalyanamitra, Ika, mengingatkan dampak langsung bagi komunitas paling rentan.
“Melindungi warga adalah tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab moral kita semua. Jangan sampai perjuangan menyuarakan aspirasi justru mengorbankan mereka yang paling lemah,” tegasnya.
Berdiri sejak masa pandemi Covid-19 pada 2021, APKI kembali mengaktifkan protokol kedaruratan.
Menyikapi ricuhnya demonstrasi pekan lalu, APKI merilis empat sikap utama mereka, yakni:
- Perlindungan warga sipil dengan prioritas kelompok rentan: anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
- Akses kemanusiaan tanpa hambatan bagi tenaga medis dan relawan untuk mengevakuasi serta menolong korban.
- Netralitas dan imparsialitas: bantuan diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa memandang afiliasi politik.
- Penolakan terhadap kekerasan sebagai solusi karena hanya memicu siklus kekerasan baru.
Sebagai tindak lanjut, APKI dan jaringannya menyiapkan posko medis darurat, layanan psikososial, serta melakukan pemantauan independen terhadap dampak kemanusiaan di lapangan.
Dalam situasi yang kian tidak menentu, APKI mencoba mengingatkan bangsa ini pada nilai yang seharusnya tak pernah pudar: kemanusiaan.
Pamungkas, APKI menyerukan, jangan biarkan nyawa warga sipil menjadi taruhan dari konflik kepentingan. (NVR)