JAKARTA, AKURATNEWS.co – Optimisme pemerintah terhadap pemulihan ekonomi ternyata belum tercermin penuh dalam kinerja fiskal.
Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih mencatat tekanan signifikan hingga Oktober, ditandai dengan melemahnya pendapatan, perlambatan belanja, serta defisit yang terus melebar.
Hingga 31 Oktober 2025, defisit APBN telah mencapai Rp479,7 triliun, atau setara 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Realisasi tersebut muncul akibat selisih antara pendapatan negara yang baru mencapai Rp2.113,3 triliun (73,7 persen dari outlook 2025) dan belanja negara Rp2.593 triliun (73,5 persen).
Pendapatan dan belanja pemerintah yang sama-sama belum menembus 75 persen di bulan ke-10 mengindikasikan tantangan eksekusi fiskal, terutama di tengah tekanan daya beli, perlambatan ekonomi global, serta konsumsi rumah tangga yang belum pulih maksimal.
Anggota Badan Anggaran DPR, Anis Byarwati menilai capaian fiskal tersebut patut menjadi perhatian serius.
Menurutnya, pemerintah harus bekerja lebih keras mengejar penerimaan, apalagi secara tahunan justru terjadi kontraksi.
“Jika dibandingkan Oktober 2024, pendapatan negara Oktober 2025 menurun 6,5 persen. Tahun lalu realisasinya sudah tembus 80,2 persen, sementara sekarang baru 73,7 persen,” ujar Anis di Jakarta, Jumat (22/11).
Di sisi lain, belanja negara juga belum menunjukkan percepatan seperti yang diharapkan pemerintah. Realisasi Oktober 2025 sebesar 73,5 persen, atau lebih rendah dibanding Oktober 2024 yang mencapai 74,3 persen.
“Padahal semangatnya percepatan belanja agar ekonomi terdorong. Namun data berkata lain,” tambahnya.
Ia menegaskan, eksekusi belanja yang lambat akan mereduksi fungsi stimulus fiskal, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sektor riil.
Tak hanya pendapatan dan belanja, pelebaran defisit turut menjadi sorotan DPR. Defisit APBN Oktober 2025 sebesar 2,02 persen PDB melonjak dari periode sama tahun lalu yang hanya 1,37 persen.
“Defisit melebar karena pendapatan belum optimal sementara belanja terus berjalan. Kemenkeu harus bekerja lebih ekstra agar penerimaan meningkat di tengah ketidakpastian global,” ujar legislator asal PKS tersebut.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengamanatkan agar defisit pada 2025 dapat ditekan lebih kecil dan tetap menjaga kredibilitas fiskal.
Dari sisi pembiayaan, ekonom Bright Institute Awalil Rizky mencatat pembiayaan anggaran sudah mencapai Rp532,9 triliun, menghasilkan SiLPA sebesar Rp53,2 triliun. Realisasi pembiayaan utang hingga Oktober tercatat Rp570,1 triliun, atau 73,48 persen dari rencana APBN 2025.
Dengan tambahan pembiayaan dan pelemahan rupiah sebesar 2,96 persen sepanjang 2025, Awalil memprakirakan posisi utang pemerintah per 31 Oktober 2025 mencapai sekitar Rp9.450 triliun, dan berpotensi menembus Rp9.600 triliun pada akhir tahun, meski rasio utang diperkirakan tetap berada di kisaran 40 persen PDB.
Namun, ia menyoroti transparansi data fiskal, terutama karena APBN Kita edisi terbaru tidak lagi menyajikan posisi utang pemerintah secara bulanan.
Dengan sisa dua bulan anggaran, pemerintah menghadapi tantangan ganda: mendorong akselerasi belanja serta mengoptimalkan pendapatan tanpa menambah tekanan fiskal.
DPR pun meminta pemerintah memperhatikan daya beli, arus distribusi anggaran daerah, serta dukungan terhadap sektor UMKM dan pertanian yang menjadi motor ekonomi.
“Ini menyangkut ekonomi rakyat. Pemerintah harus bekerja lebih ekstra,” tegas Anis.
Selain risiko global seperti suku bunga tinggi, volatilitas komoditas, dan ketegangan geopolitik, tantangan internal seperti rendahnya konsumsi masyarakat dan lemahnya investasi juga harus diantisipasi agar APBN tetap menjadi instrumen stabilisasi dan pemulihan ekonomi. (NVR)