JAKARTA, AKURATNEWS.co – Pemerintah menyiapkan program besar di sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi menekan angka kemiskinan ekstrem.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengungkapkan, salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah pembangunan 7.000 sekolah terintegrasi di seluruh kecamatan di Indonesia.
Program ini diarahkan menjangkau kelompok keluarga rentan yang selama ini tidak tertampung dalam sistem pendidikan umum maupun sekolah rakyat.
Menurut Budiman, kelompok ini jumlahnya signifikan dan membutuhkan layanan pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Sekolah rakyat itu untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem seperti pemulung dan gelandangan. Sementara sekolah umum lebih menampung anak-anak berprestasi di daerah. Nah, ada kelompok menengah yang tidak terlayani, dan jumlahnya besar. Presiden ingin membangun 7.000 sekolah terpadu di seluruh kecamatan,” ujar Budiman di sela media gathering di Jakarta, Senin (24/11).
Sekolah terintegrasi tersebut nantinya dilengkapi laboratorium, fasilitas kesenian, transportasi antar-jemput siswa, serta layanan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA.
Pemerintah juga menyiapkan jalur lanjutan bagi lulusan yang tidak masuk perguruan tinggi, yakni akademi vokasi agar tetap memiliki peluang kerja dan daya saing ekonomi.
Budiman menyebut pilot project ditargetkan mulai berjalan tahun depan. Presiden disebut telah meminta Menteri Keuangan untuk menyiapkan alokasi anggaran melalui efisiensi belanja daerah dan skema pembiayaan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan.
Selain pendidikan, BP Taskin juga menggerakkan program penguatan ekonomi masyarakat. Saat ini, lembaga tersebut tengah memperkuat koperasi petani di Cirebon dan Indramayu, serta membangun koperasi rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sementara di Nusa Tenggara Timur (NTT), BP Taskin memberikan pendampingan terkait peningkatan kapasitas pendataan dan tata kelola program.
Bulan depan, BP Taskin dijadwalkan melakukan asistensi pembangunan ekonomi komunitas di Provinsi Papua Pegunungan.
Namun, Budiman mengakui tantangan utama adalah sumber daya manusia BP Taskin yang masih terbatas, yakni sekitar 40 orang.
“Kami harus sangat mobile, karena cakupannya nasional dan pengawasan harus berlangsung terus-menerus,” ucapnya.
Budiman turut menyinggung pengelolaan sektor pertambangan rakyat, terutama di NTB, sebagai model pemberdayaan yang dapat diperluas secara nasional.
Ia menilai banyak aktivitas tambang ilegal sebetulnya dapat dilegalkan melalui pembentukan koperasi berbasis masyarakat miskin.
“Banyak tambang ilegal yang sebenarnya bisa ditata menjadi koperasi. Nantinya koperasi itu dikelola oleh masyarakat miskin bersama para profesional,” katanya.
Untuk menjaga akuntabilitas, BP Taskin menyiapkan sistem pengawasan berlapis melalui Rencana Tindak Pengembangan (RTP). Struktur ini melibatkan unsur kepolisian, media lokal, LSM, TNI, pemuda, dan masyarakat penerima manfaat.
“Pengawasan itu penting. Semua unsur terlibat agar prosesnya benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin,” tegas Budiman.
Ia menambahkan, model pemberdayaan berbasis koperasi, sekolah terpadu, hingga pendampingan komunitas akan direplikasi sesuai karakteristik ekonomi, sosial, dan geografis daerah.
Program-program ini, kata Budiman, menjadi bagian dari fondasi pembangunan jangka panjang untuk memastikan transformasi kesejahteraan secara merata, terutama bagi kelompok yang selama ini berada di luar radar kebijakan publik. (NVR)