JAKARTA, AKURATNEWS.co – Pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, diburu pemerintah Rusia atas tuduhan membantu kegiatan terorisme. Pemerintah Rusia menilai platform pesan instan tersebut telah digunakan untuk aktivitas perekrutan yang dilakukan dinas keamanan Ukraina.
Mengutip laporan AFP, Kamis (30/7/2026), Rusia mengumumkan mereka berupaya menangkap Pavel atas tuduhan keterlibatan dalam terorisme, seiring dugaan pembiaran platform tersebut digunakan untuk perekrutan oleh dinas keamanan Ukraina.
Pengumuman tersebut disampaikan Dinas Keamanan Federal Rusia atau Federal’naya Sluzhba Bezopasnosti (FSB) pada Rabu (29/7/2026) waktu setempat. Otoritas Rusia menuding administrasi Telegram gagal menghapus berbagai saluran, grup percakapan, dan bot yang diduga dimanfaatkan oleh badan intelijen Ukraina serta organisasi yang dikategorikan sebagai teroris dan ekstremis.
Menurut FSB, kanal-kanal komunikasi tersebut digunakan untuk mempersiapkan dan mengoordinasikan aksi sabotase, terorisme, pembunuhan massal, hingga penipuan siber di wilayah Rusia yang disebut telah menyebabkan banyak korban jiwa.
“Administrasi Telegram gagal menghapus banyak saluran, obrolan, dan bot-bot yang diduga dipakai oleh badan intelijen Ukraina, organisasi teroris dan ekstremis untuk mempersiapkan dan mengoordinasikan tindakan sabotase dan terorisme, pembunuhan massal, dan penipuan siber di Rusia, yang mengakibatkan banyak korban jiwa,” bunyi pernyataan FSB, dikutip dari AP.
Dalam pernyataannya, FSB juga menuding dinas keamanan Ukraina memanfaatkan chatbot kencan populer di Telegram untuk memikat sekaligus merekrut warga Rusia agar melakukan aksi sabotase dan kegiatan terorisme.
FSB mengeklaim telah menangkap 46 pengguna chatbot tersebut sepanjang 1 tahun terakhir. Para individu yang berusia antara 12 hingga 22 tahun diduga terlibat dalam penyerangan terhadap aparat penegak hukum, aksi pembakaran, serta berbagai tindak pidana lainnya.
Kasus ini menjadi langkah terbaru Rusia dalam memperketat pengawasan terhadap internet dan komunikasi digital sejak Moskwa melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022.
Durov yang lahir di Rusia telah lama tinggal di luar negeri dan kini diketahui memiliki kewarganegaraan Prancis serta Uni Emirat Arab (UEA). Selama bertahun-tahun, ia diketahui sering kerap berselisih dengan pemerintah Rusia terkait kebijakan kebebasan internet dan privasi pengguna.
Sebelumnya, Durov sempat mengungkapkan otoritas Rusia telah membuka penyelidikan pidana terhadap dirinya. Ia menilai tudingan tersebut hanya dijadikan alasan untuk membatasi akses masyarakat terhadap Telegram.
Durov menuduh pemerintah Rusia sebenarnya tengah berusaha menekan hak atas privasi dan kebebasan berbicara rakyatnya. Â Apabila dinyatakan bersalah, pria berusia 41 tahun itu terancam hukuman penjara seumur hidup berdasarkan hukum Rusia./Ib. foto: Istimewa.