AMBON, AKURATNEWS.co – Dorongan percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku kembali menguat.
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku resmi menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk mengajukan pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Sikap politik tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias di Gedung DPRD Maluku, Rabu (26/11).
Ia menegaskan bahwa pinjaman daerah menjadi opsi strategis untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur yang selama ini menghambat pemerataan pembangunan di provinsi kepulauan itu.
“Fraksi Golkar mendukung penuh inisiatif pemerintah daerah mengajukan pinjaman ke PT SMI. Kami akan mengawal agar alokasi dana ini benar-benar merata, menyentuh dua kota dan sembilan kabupaten di Maluku,” ujar Yeremias.
Fraksi Golkar menilai, sejumlah sektor mendesak membutuhkan intervensi pendanaan tambahan. Beberapa prioritas yang diusulkan antara lain:
- Perbaikan ruas jalan provinsi, terutama jalur penghubung antarpulau yang menjadi akses utama distribusi logistik dan layanan publik.
- Peningkatan fasilitas pendidikan menengah di wilayah terpencil yang selama ini minim sarana pendukung belajar.
- Pembenahan RSUD dr. M. Haulussy Ambon, yang berstatus rumah sakit rujukan dan pendidikan di Maluku, namun masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan pelayanan.
“RSUD dr. M. Haulussy Ambon adalah rumah sakit pusat rujukan di Maluku. Sudah seharusnya fasilitasnya memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal,” tegas Yeremias.
Yeremias menjelaskan bahwa PT SMI memiliki rekam jejak dalam pembiayaan proyek strategis nasional, termasuk jalan, jembatan, dan rumah sakit.
Karena itu, ia menilai skema pembiayaan ini relevan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di Maluku.
Skema pinjaman daerah ini juga memiliki landasan hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman, termasuk ke PT SMI.
Menurut Yeremias, dukungan Golkar bukan tanpa syarat. Ia menegaskan bahwa penggunaan dana pinjaman harus transparan, tepat sasaran, dan mampu menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Fraksi Partai Golkar akan terus mendukung Gubernur selama pinjaman ini digunakan secara efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. Prioritasnya jelas: infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.
Dengan dukungan politik dari Fraksi Golkar, DPRD Maluku diharapkan segera merampungkan pembahasan teknis, termasuk besaran pinjaman dan skema pengembaliannya. Yeremias berharap proses administrasi dapat dipercepat, sehingga proyek-proyek strategis bisa mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
“Sudah saatnya Maluku bergerak lebih cepat. Masyarakat telah lama menantikan infrastruktur yang layak,” pungkasnya.
Pemprov Maluku dijadwalkan menyampaikan proposal resmi pinjaman ke PT SMI setelah pembahasan final bersama DPRD rampung.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov belum mengumumkan angka pasti pinjaman yang akan diajukan. Namun, DPRD memastikan skema pembiayaan akan dikaji secara ketat untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. (NVR)