AKURATNEWS – Dalam rangka mendorong akselerasi atau percepatan transformasi digital, Presidensi G20 Indonesia sukses menginisiasi pembentukan Digital Economy Working Group (DEWG) meeting G20. Grup ini bertujuan untuk menyamakan persepsi negara anggota terkait pemerataan akseselerasi transformasi digital hingga mencapai kesepakatan bersama.

Demikian disampaikan Samuel Abrijani P. selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dalam diskusi daring yang diadakan oleh Forum Merdeka Barat (FMB) 9 (15/11/22).

“Itu ada peningkatan ya dari Task Force menjadi Working Group itu yang dilakukan Indonesia di Presidensi G20. Nah apa yang dibahas, pastinya terkait dengan Cross-Border Data Flow/Data Free Flow with Trust (Arus Data Lintas Batas Negara/Arus Bebas Data secara Terpercaya,” kata Samuel.

Dalam diskusi bertema “Akselerasi Transformasi Digital Melalui G20” itu, Samuel menjelaskan, melalui Digital Economy Working Group atau DEWG meeting G20, para delegasi negara anggota membahas dan sepakat terkait regulasi untuk mengatur tata kelola arus data lintas batas negara.

Selain itu, melalui forum tersebut, para delegasi negara anggota berhasil dan telah merampungkan pembahasan mengenai alat ukur (tool kit) keterampilan dan literasi digital dalam Workshop On The G20 Toolkit For Measuring Digital Skills and Digital Literacy.

“Tool kit ini sudah disepekati dan saya rasa bukan hanya negara anggota G20 yang bisa mengadopsinya namun bisa diadopsi oleh siapapun karena memang bagus. Indonesia pun mengadopsi ini,” pungkasnya.

Pada diskusi daring yang disiarkan langsung dari Bali tersebut, Samuel menyampaikan harapkannya akan gelaran G20 ini terutama terkait akselerasi transformasi digital negara anggota, utamanya Indonesia. Samuel menuturkan, hal pertama yang dilakukan DEWG adalah memahami perspektif masing-masing negara anggota.

Namun benang merahnya, kata Samuel, semua negara sepakat terkait pengaturan data free flow with trust. Hal ini mengacu pada pemahaman bahwa lalu lintas data lintas negara di era digital sulit dibendung. Sehingga diperlukan jalan keluar untuk mengelolanya.

“Makanya di percepat. Kita sendiri sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi undang-undang itu mengikuti subjecnya melewati batas negara. Ini yang disebut beyond jurisdiction. Jadi kalau ada data orang Indonesia disalahgunakan di negara lain, kami bisa mengejarnya,” ungkapnya.

By Redaksi