JAKARTA, AKURATNEWS.co – Skema dana Pelatnas yang dikucurkan Kementerian Olahraga dan Pemuda (Kemenpora) kembali jadi sorotan.
Cabang olahraga (cabor) sepakbola sangat dominan ketimbang cabor penghasil medali emas.
Data terbaru menunjukkan alokasi dana Pelatnas 2025 mencapai Rp407,72 miliar. Dari jumlah itu, PSSI mengantongi Rp199,78 miliar, hampir separuhnya.
Ironisnya, lima cabang penyumbang emas terbanyak di multievent justru dapat jatah di bawah Rp40 miliar. Atletik Rp19,9 miliar, panahan Rp20,3 miliar, panjat tebing Rp24,9 miliar, dayung Rp19,3 miliar, menembak Rp18 miliar. Judo Rp10,6 miliar. Bandingkan dengan Rp199 miliar buat sepakbola.
Ketimpangan ini langsung jadi bahan kritik keras ke efektivitas penggunaan APBN untuk PSSI sejak Erick Thohir memimpin.
Timnas Indonesia sendiri gagal lolos Asian Games 2026. Padahal ajang itu menjadi salah satu tolok ukur pembinaan atlet.
Bukti nyata efek anggaran timpang pernah terjadi di SEA Games 2022. Atlet panahan gagal diberangkatkan karena kekurangan dana. Padahal panahan rutin menyumbang medali. Di SEA Games 2025, panahan kembali menyumbang enam emas.
Di SEA Games 2025, Indonesia total meraih 91 emas. Penyumbang terbesar: atletik 9 emas, panahan 6 emas, wushu 5 emas, kano/dayung 5 emas, perahu naga 4 emas, panjat tebing 4 emas, judo 4 emas, pencak silat 4 emas, menembak 4 emas.
Soal ketimpangan ini, Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) tak ragu menyebut jika harus ada evaluasi skema anggaran.
“Kemenpora dan seluruh stakeholder olahraga harus mengevaluasi ulang skema dana Pelatnas karena terjadi ketimpangan rasionalitas anggaran. Cabang yang menghasilkan emas justru diperlakukan seperti pelengkap, sementara cabang populer dapat porsi hampir separuh anggaran,” kata Hamdi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/6).
Memang, lanjutnya, sepakbola punya dasar hukum khusus yakni Inpres No. 3/2019 tentang percepatan pembangunan sepakbola nasional. Tapi Hamdi menegaskan, setelah SEA Games 2025, logika itu wajib diuji ulang.
“Evaluasi bukan berarti memusuhi sepakbola. Sepakbola tetap penting. Tapi APBN olahraga tidak boleh berubah jadi subsidi popularitas,” tegasnya.
FORSIBER juga mendesak Kemenpora membuat skema baru berbasis empat indikator: rekam jejak medali, peluang medali ke depan, kebutuhan teknis cabang, dan akuntabilitas anggaran.
“Kesimpulannya, skema saat ini berisiko tidak adil, tidak efisien, dan tidak sepenuhnya berbasis prestasi. Cabang penyumbang emas harus dapat afirmasi anggaran, bukan cuma apresiasi seremoni setelah menang,” ujar Hamdi.
Menpora Erick Thohir sendiri dalam rapat bersama Komisi X DPR, Selasa (2/6) menyampaikan bahwa anggaran dalam persiapan mendukung program pemusatan latihan bagi para atlet mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Dia mengungkapkan anggaran untuk pelatnas Asian Games 2026 hanya tersedia Rp81 miliar.
Jumlah tersebut jauh menurun jika dibandingkan dengan edisi terakhir Asian Games 2022 yang diselenggarakan pada 2023.
Saat itu, dana untuk mendukung program pelatnas tersedia sebesar Rp389,81 miliar yang dibagi untuk 31 cabang olahraga dan 415 atlet.
Artinya, dana pelatnas Rp81,04 miliar tahun ini hampir lima kali lebih rendah daripada ketika menuju Asian Games 2022.
“Tentu dengan segala keterbatasan kami, memang hari ini anggaran pelatnas yang ada hanya Rp81 miliar. Ini sangat jauh menurun,” kata Erick.
Di sisi lain, anggaran untuk fasilitas pengiriman kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 mengalami peningkatan.
Anggaran pengiriman untuk para atlet ditetapkan sebesar Rp61 miliar, sementara pada edisi terakhir berjumlah Rp41,2 miliar.
Nominal ini didapat setelah Kemenpora mengatur ulang rencana anggaran sehingga alokasi dana untuk Asian Games 2026 dapat meningkat.
Erick membeberkan ketika dia mulai menjabat sebagai Menpora pada September 2025, anggaran yang tersedia untuk program Asian Games 2026 hanya Rp3 miliar.
Adapun total anggaran Kemenpora untuk 2026 adalah Rp1,15 triliun. Nominal tersebut berkurang 50 persen lebih dari sebelum dikeluarkannya instruksi efisiensi oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025. (NVR)