JAKARTA, AKURATNEWS.co – Bursa calon pemimpin baru Kementerian BUMN, sebuah kementerian yang mengelola aset badan usaha negara yang bernilai triliunan rupiah tersebut kini tengah ramai dibicarakan.
Apalagi saat ini tengah muncul wacana peleburan Kementerian BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Di tengah teka-teki siapa yang akan mengisi kekosongan ini, satu nama santer disebut-sebut sebagai kandidat yakni Rosan Roeslani.
Pengusaha sekaligus Kepala Danantara ini dinilai memiliki rekam jejak dan kedekatan politik untuk menduduki jabatan tersebut. Rosan saat ini juga masih menduduki jabatan Menteri Investasi serta Kepala BKPM.
Pengalamannya sebagai mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) memberinya portofolio dari sisi korporasi maupun diplomasi. Dan patut diingat, Rosan juga pernah mengisi kursi Wamen BUMN saat Erick menjadi Menteri BUMN.
Soal ini, pengamat BUMN, Herry Gunawan menyebut, jika Presiden Prabowo Subianto masih mempertahankan Kementerian BUMN, tanpa dilebur ke Danantara, maka salah satu nama yang cocok adalah Rosan Roeslani.
“Selain dekat dengan Presiden sehingga memahami dengan baik visi dan misi Presiden, Rosan juga berlatar belakang profesional, terutama bukan politikus,” ujar Herry yang juga Direktur Next Indonesia Center ini di Jakarta, Minggu (21/9)
Namun, lanjutnya, jika Rosan ditunjuk maka ia pun harus mundur dari jabatan CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Untuk diketahui, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/ 2025, Menteri BUMN otomatis duduk di Dewan Pengawas Danantara, bukan di Dewan Pelaksana. Artinya, Presiden harus mencari figur pengganti Rosan di dua lembaga strategis tersebut.
“Untuk pengganti Pak Rosan, tentu banyak yang bisa dibidik oleh pemerintah. Terutama dari sektor swasta dengan reputasi yang sudah teruji. Baik yang pengalaman restrukturisasi korporasi, maupaun yang punya keahlian di bidang lembaga keuangan atau lainnya,” bebernya.
Siapapun yang memimpin Kementerian BUMN nantinya,, akan menghadapi tantangan besar untuk tidak hanya menjaga kinerja korporasi negara, tetapi juga mengawal potensi restrukturisasi besar-besaran di tubuh kementerian.
Presiden Prabowo Subianto memang telah menunjuk Plt Menteri BUMN yang diisi Donny Oskaria, namun posisi Plt Menteri BUMN tak efektif jika peleburan tak terjadi.
Namun demikian, kabar bahwa Rosan akan digeser ke Menteri BUMN, sudah santer di kalangan pollitisi dan pemerhati, lantaran kepemimpinan Rosan di Danantara dianggap kurang optimal.
“Ada sesuatu yang tidak beres di dalam manajemen BUMN-BUMN maupun di dalam pengelolaan holding Danantara. Banyak problem yang harus dibenahi,” ujar pengamat politik Rocky Gerung, beberapa waktu lalu.
Menurut Rocky, mundurnya Dirut Agrinas, orang dekat Presiden, akibat birokrasi Danantara yang berbelit-belit, menunjukkan Danantara banyak menyimpan kontradiksi dan kontroversi, sekaligus krisis kepemimpinan di dalam struktur manajemen Danantara.
Sementara ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi melihat, peleburan Kementerian BUMN ke Danantara masih perlu dikaji lebih dalam terkait resiko ke depannya.
‘Karena pemerintah sendiri menyatakan peleburan masih dalam kajian, risiko jeda keputusan dan kebingungan mandat tetap perlu diantisipasi dengan rulebook yang tegas sebelum eksekusi penuh,” ujar Syafruddin di Jakarta, Sabtu (20/9).
Jika nantinya wacana penggabungan itu tidak terealisasi, ia melihat peran Kementerian BUMN apakah masih relevan menjadi lembaga yang membawahi BUMN masih menunggu perkembangan kebijakan pemerintah selanjutnya.
“Kita tunggu perkembangan kebijakan selanjutnya.” ujarnya.
Sedangkan soal nama Rosan ini, Syafruddin menyebut jika keputusan itu ada di tangan presiden.
‘(Soal nama) Tergantung preferensi dan penilaian Presiden,” ujarnya. (NVR)