JAKARTA, AKURATNEWS.co – Rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal II 2025 yang dikeluarkanBadan Pusat Statistik (BPS) sempat memantik kontroversi.
Dalam rilisannya, BPS mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,12 persen (year-on-year), lebih tinggi dibanding perkiraan sejumlah ekonom dan lembaga keuangan internasional yang berada di kisaran 4,6–4,9 persen.
Perbedaan angka inilah yang memunculkan tudingan publik bahwa ada rekayasa dalam penghitungan.
Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, tudingan itu tidak benar. Ia menyebut penghitungan PDB mengikuti standar internasional yang diawasi banyak pihak.
“Tentunya kami di setiap proses bisnis memastikan quality assurance. Semua statistik yang kami hasilkan memiliki standar kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar wanita yang akrab disapa Winny ini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR, Selasa (26/8).
Ia menjelaskan, metodologi BPS dalam menghitung PDB menggunakan System of National Accounts (SNA) yang dikeluarkan Komisi Statistik PBB. Sementara penghitungan inflasi mengacu pada Consumer Price Index Manual.
Ia juga menegaskan, kredibilitas BPS tidak bisa diragukan, mengingat lembaga itu kini dipercaya menjadi UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and Pacific.
“Sejumlah negara bahkan belajar ke BPS, mulai dari Nigeria, Vietnam, Ghana hingga Turki,” jelasnya.
BPS sendiri menempati peringkat ketiga di Asia Tenggara dalam keterbukaan data statistik, di bawah Malaysia dan Singapura.
Isu lain yang ramai dibahas netizen adalah tudingan BPS menurunkan garis kemiskinan agar angka terlihat lebih baik. Winny membantah hal itu.
“Kalau ada perbincangan netizen bahwa kita menurunkan garis kemiskinan itu tidak benar. Literasi statistik sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak salah membaca data,” tegasnya.
Per Maret 2025, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp609.160 per orang per bulan, naik dari periode sebelumnya. Untuk rumah tangga, batas kemiskinan dihitung sekitar Rp2,87 juta per bulan.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total penduduk, turun 200 ribu jiwa dibanding September 2024. Meski demikian, kesenjangan wilayah masih terasa dimana kemiskinan di desa 11,03 persen, jauh lebih tinggi dibanding kota 6,73 persen.
Di sisi lain, sejumlah ekonom masih menilai data BPS terlalu optimis.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira misalnya. Ia menyoroti sektor industri pengolahan yang disebut-sebut tumbuh kuat, padahal data ekspor manufaktur menunjukkan tren melambat.
“Perlu transparansi lebih detail soal sektor mana saja yang menopang pertumbuhan 5,12 persen. Ada potensi bias jika konsumsi rumah tangga dan industri pengolahan ditampilkan terlalu tinggi,” kata Bhima.
Di media sosial, netizen pun terbelah. Sejumlah akun di X (Twitter) menyindir hasil rilis BPS:
“Ekonomi rakyat lagi seret, tapi data BPS malah kinclong. Hidup makin susah tapi katanya tumbuh 5 persen? ” tulis akun @ekonomi_warung.
“Jangan-jangan PDB ini cuma akronim dari Pura-Pura Damai Banget,” celetuk akun @satirepolitik.
Menanggapi kritik yang dialamatkan pada pihaknya, Winny menegaskan perbedaan data dengan proyeksi ekonom wajar, karena setiap lembaga memakai model dan asumsi berbeda. BPS, katanya, siap menggelar forum khusus bersama pakar untuk menjelaskan metodologi dan angka detailnya.
“Data BPS bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada rekayasa. Kami terbuka untuk diskusi dengan para ahli,” pungkas Winny.
Dengan adanya kontroversi ini, data PDB kuartal II 2025 sebenarnya bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kepercayaan publik terhadap lembaga statistik negara. (NVR)