JAKARTA, AKURATNEWS.co – Di banyak desa, perubahan besar sering kali datang tanpa seremoni. Tidak selalu lewat pidato panjang atau baliho megah, melainkan dari hal yang paling sederhana.
Di sanalah Adidaya Institute melihat, strategi besar Presiden Prabowo Subianto menemukan wujud nyatanya. Big push yang dimulai dari pembangunan manusia.
Presiden Prabowo dinilai menerapkan pendekatan Big Bang dalam pelaksanaan dan Big Push dalam substansi kebijakan untuk memutus rantai kemiskinan struktural di Indonesia.
Negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional, dengan fokus utama pada investasi sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan.
“Ini bukan kebijakan tambal sulam. Yang dilakukan Presiden Prabowo adalah lompatan terencana untuk menyentuh akar kemiskinan,” ujar Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, dalam dialog media di Jakarta, Selasa (10/2).
Di antara sejumlah program prioritas, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu poros utama strategi tersebut.
MBG tidak hanya dirancang sebagai intervensi gizi, tetapi sebagai entry point pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
Hingga awal 2026, MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, hingga kelompok rentan. Pemerintah menargetkan jumlah ini meningkat hingga sekitar 82 juta penerima sebelum akhir 2026.
“MBG itu fondasi. Anak yang gizinya terpenuhi akan lebih sehat, lebih siap belajar, dan punya produktivitas jangka panjang. Di saat yang sama, rantai pasok MBG menghidupkan petani, nelayan, peternak, UMKM, hingga dapur-dapur lokal,” kata pria yang akrab disapa Bram ini.
Efek domino inilah yang membuat MBG masuk dalam kerangka big push ala ekonom pembangunan Jeffrey Sachs yang mengandalkan intervensi besar dan terkoordinasi untuk mendorong negara keluar dari jebakan kemiskinan.
Menurut Adidaya Institute, MBG tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan enam program prioritas lain yakni Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan.
“Tujuh program ini bukan tumpukan kebijakan sektoral. Ini satu paket terintegrasi yang menyasar kemiskinan multidimensi, dari gizi, kesehatan, pendidikan, hingga aset ekonomi dan akses pasar,” jelas Bram.
Pendekatan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat dan perlindungan kelompok lemah.
Namun, kebijakan berskala raksasa selalu membawa konsekuensi. Program MBG, dengan anggaran lebih dari Rp300 triliun pada 2026, menuntut kesiapan birokrasi dari pusat hingga daerah.
“Big push itu hidup dan matinya bukan di Istana, tapi di dapur layanan, sekolah, puskesmas, gudang pangan, koperasi desa, sampai pelabuhan nelayan,” ujar Bram.
Keberhasilan big push tidak hanya ditentukan anggaran dan desain kebijakan, tetapi juga oleh komunikasi publik dan empati negara saat program menghadapi persoalan di lapangan.
Menurutnya, kebijakan publik pada dasarnya adalah bentuk komunikasi publik. Cara negara merespons masalah, termasuk insiden keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah menjadi penentu kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
“Ketika terjadi masalah seperti keracunan, yang paling dibutuhkan publik bukan sekadar klarifikasi teknis, tapi empati dari pemerintah. Negara harus hadir dengan bahasa kemanusiaan,” ujar Bram.
Ia menilai, persoalan teknis dalam program sebesar MBG adalah hal yang mungkin terjadi. Namun, respons yang defensif atau dingin justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program yang sejatinya pro-rakyat.
Lebih jauh, Adidaya menekankan bahwa perbaikan komunikasi publik harus berjalan beriringan dengan penegakan disiplin eksekusi.
Dalam konteks MBG, mekanisme reward and punishment dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan di lapangan.
“Jika ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai hingga menimbulkan kasus keracunan, petugasnya bisa diberhentikan,” imbuh Manajer Kebijakan Publik dan Politik Adidaya Institute, Ahmad Fadhli.
Menurutnya, kebijakan pengangkatan petugas MBG, termasuk skema PPPK seharusnya bukan hanya soal pemenuhan tenaga kerja, tetapi juga instrumen akuntabilitas.
Karena itu, Adidaya menilai dukungan publik seharusnya diarahkan pada pengawasan kualitas eksekusi, bukan sekadar perdebatan politik.
Lalu apa yang perlu diawasi masyarakat? Adidaya Institute setidaknya mencatat empat instrumen yang perlu diawasi, yakni:
• Dashboard dapur aktif per kabupaten/kota plus jumlah porsi/hari
• Harga satuan bahan pangan (kontrak) dibanding harga pasar lokal
• Keluhan publik: kualitas makanan, keterlambatan, keamanan pangan
• Audit dan sanksi: berapa kasus dan apa tindak lanjutnya?
“Termasuk standar layanan minimum, satu data nasional, transparansi biaya satuan, hingga penguatan SDM di garis depan. Kalau yang macet eksekusinya, maka yang dibenahi bukan hanya menteri, tapi ekosistem pelaksanaannya,” tegasnya.
Evaluasi kebijakan, lanjut Bram, tidak melulu soal reshuffle kabinet. Yang lebih mendesak adalah reshuffle eksekusi, perbaikan rantai komando, mekanisme pengadaan, sistem audit, serta respons cepat terhadap keluhan masyarakat.
Di titik inilah strategi big push diuji. Apakah ia mampu menembus realitas birokrasi dan benar-benar mengubah kehidupan rakyat, atau justru tersendat di tingkat implementasi.
Namun bagi Adidaya Institute, arah kebijakan sudah jelas.
“Negara sedang mengambil jalan cepat. Taruhannya besar, risikonya juga besar. Tapi jika berhasil, ini bisa menjadi salah satu lompatan sosial ekonomi paling penting dalam sejarah Indonesia modern,” pungkas Bram. (NVR)