JAKARTA, AKURATNEWS.co – Di tengah derasnya arus politik yang kerap menelan segala hal menjadi bahan perdebatan, ada satu program yang seharusnya berdiri di atas kepentingan bersama: memberi makan bergizi kepada anak-anak Indonesia.
Namun belakangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru terjebak dalam pusaran opini dan kecurigaan politik.
Hal ini dilihat Isyraf Madjid, Sekretaris Jenderal Indonesian Food Security Review (IFSR) adalah sebuah situasi yang ironis.
“Memberi makan bergizi kepada anak setiap hari adalah tindakan paling dasar kemanusiaan. Tidak seharusnya ia menjadi ajang pertarungan politik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11).
Indonesia, kata Isyraf, sebenarnya punya rekam jejak yang baik dalam menjalankan program sosial lintas kepentingan. Ia mencontohkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program vaksinasi Covid-19, dua inisiatif besar yang berhasil menembus sekat politik dan ideologis karena dijalankan secara konsisten dan transparan.
Namun, MBG justru memanas di ruang publik. Program yang semestinya sederhana, yakni memberi makan bergizi kepada anak sekolah berubah menjadi simbol pertarungan antara keberhasilan dan kegagalan pemerintahan.
“Ketika sebuah program sosial dikaitkan langsung dengan citra politik, maka yang terjadi adalah kegaduhan, bukan perbaikan,” kata Isyraf.
Ia tak menampik bahwa skala MBG memang sangat besar. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp171 triliun dalam APBN 2025 untuk program ini, dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan 30.000 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Hingga 29 Oktober 2025, tercatat 13.514 SPPG aktif beroperasi.
Namun besarnya cakupan ini membawa konsekuensi: tata kelola yang kompleks, rantai pasok yang panjang, dan risiko pelaksanaan yang tidak seragam di daerah.
Dalam beberapa pekan terakhir, serangkaian kasus keracunan di sejumlah provinsi menjadi alarm penting bagi evaluasi sistem.
Pemerintah telah merespons dengan langkah korektif dengan menutup dapur tidak layak, melarang penggunaan pangan olahan, dan memperketat standar gizi.
“Tindakan itu penting, tapi jangan berhenti di pemadam kebakaran. Yang dibutuhkan adalah sistem kendali mutu yang hidup dan transparan,” ujar Isyraf lagi.
Dalam pandangan IFSR, perdebatan seputar MBG perlu diarahkan kembali pada substansi tata kelola.
Isyraf mencontohkan praktik di Amerika Serikat, di mana kebijakan makan sekolah dijalankan dengan prinsip federalisme dengan memberi ruang bagi negara bagian dan distrik untuk menyesuaikan pelaksanaan program tanpa kehilangan standar nasional.
“Di negara lain, legitimasi lokal itu yang menjaga stabilitas. Masyarakat percaya karena prosesnya terbuka, bukan karena siapa yang memimpin,” ujarnya.
Oleh karena itu, IFSR mendorong agar MBG tidak diperkecil skalanya, melainkan diperkuat strukturnya: melalui standar nasional yang dijalankan daerah, audit terbuka, dan transparansi penuh.
Isyraf memaparkan sejumlah rekomendasi konkret. Pertama, semua data operasional harus dipublikasikan secara terbuka melalui dasbor daring per kabupaten/kota dengan menampilkan daftar dapur aktif, hasil uji keamanan pangan, hingga identitas pemasok terverifikasi.
Kedua, pengawasan berbasis triangulasi perlu diterapkan: melibatkan Badan Gizi Nasional, auditor independen dari perguruan tinggi, LSM, dan komite orang tua dengan sistem rotasi lintas provinsi.
“Rotasi ini penting agar pengawasan tidak bias dan tidak mudah diintervensi,” kata Irsyad.
Ketiga, rantai pasok pangan sebaiknya disederhanakan.
“Gunakan koperasi petani, rantai pasok pendek, dan prinsip HACCP dengan inspeksi mendadak,” ujar Isyraf.
Ia juga mendorong agar jaringan ormas keagamaan dilibatkan, sebagaimana peran mereka yang efektif dalam menjaga kepercayaan publik pada masa vaksinasi Covid-19.
Dalam pandangan IFSR, keberhasilan MBG tidak bisa hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, melainkan dari hasil pada anak-anak: tingkat anemia menurun, kehadiran meningkat, dan capaian belajar membaik.
“Kalau indikatornya digeser ke hasil nyata, maka politik akan mengikuti prestasi, bukan sekadar narasi,” tutur Isyraf.
Ia juga mengingatkan bahwa hampir semua program kesejahteraan besar berawal dengan ketidaksempurnaan, termasuk JKN dan bantuan sosial. Tapi ketika tata kelola membaik dan manfaat dirasakan luas, program-program itu menjadi bagian dari kontrak sosial bangsa.
Dalam kunjungan Isyraf ke salah satu sekolah penerima MBG di Solo, ia melihat bagaimana anak-anak makan bersama di ruang bersih, tertib, dan ceria.
“Anak-anak itu tidak memikirkan politik. Mereka hanya butuh makan bergizi agar bisa belajar,” ujarnya.
Bagi Isyraf, di situlah seharusnya energi bangsa difokuskan, pada piring-piring kecil di depan anak-anak, bukan pada perdebatan besar di layar televisi.
“Yang akan diingat dua dekade ke depan bukan siapa yang paling vokal di politik, tapi siapa yang membangun lembaga yang bekerja dan konsisten melayani,” pungkasnya. (NVR)